DPRD Depok Minta Akses Jalan Warga Kampung Kramat Dibuka

Hendrik mendesak sejumlah dinas terkait, hingga Camat Limo, untuk segera turun tangan dalam masalah ini, dan tidak membiarkan warganya terisolir.

DPRD Depok Minta Akses Jalan Warga Kampung Kramat Dibuka
Warta Kota/budi sam law malau
Tembok beton yang dibangun PT Megapolitan Developments, sebuah perusahaan properti, di Jalan Pinang Dua Ujung, RT 1/5, Limo, Depok sejak 10 September lalu, membuat puluhan warga di kawasan tersebut yang biasa disebut Kampung Kramat, terisolir. 

WARTA KOTA, DEPOK - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, secara tegas meminta agar secepatnya akses jalan warga di Kampung Kramat, RT 1/5, Limo, Depok, yang ditutup tembok beton setinggi 2 meter dan sepanjang 50 meter sejak 10 September lalu, agar dibuka.

Karenanya Hendrik mendesak sejumlah dinas terkait, hingga Camat Limo, untuk segera turun tangan dalam masalah ini, dan tidak membiarkan warganya terisolir.

"Saya sudah cek ke Distarkim Depok dan dipastikan penembokan itu tidak berizin. Karenanya kami sudah minta agar secepatnya akses jalan warga di sana dibuka," kata Hendrik kepada Warta Kota, Kamis (12/11/2015).

Menurut Hendrik adanya sengketa lahan di sana adalah hal lain. Yang paling penting katanya akses jalan masuk warga di pemukiman itu dibuka dahulu.

"Dinas terkait sudah saya desak untuk segera lakukan tindakan supaya akses warga dibuka. Kasihan warga di sana," kata Hendrik.

Ia mengatakan dirinya sudah bertemu langsung dengan sejumlah warga yang terisolir beberapa hari lalu. Dari pengaduan warga itu, Hendrik mengaku langsung meminta sejumlah dinas terkait melakukan tindakan nyata terutama untuk membuka akses jalan warga.

"Saya harap dalam beberapa hari ke depan, pembukaan akses warga sudah dilakukan. Sebab itu yang paling penting, diluar proses lainnya," kata Hendrik.

Sementara itu, Kabid Pengawasan dan Pengendalian Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kota Depok, Citra Yulianti, menuturkan pihaknya sudah melayangkan SP 2 ke pengembang PT Megapolitan Development yang membangun tembok hingga menutup pemukiman warga itu, pekan ini.

Sebelumnya SP-1, sudah dilayangkan pada Senin (2/11) lalu.

Menurut Citra, SP 1 dan SP 2 diberikan, karena tembok pagar di Jalan Pinang Dua Ujung, Limo, yang dibangun PT MD pada 10 September lalu itu, dipastikan tidak berizin.

Ini berarti penembokan itu, kata Citra, telah melanggar Perda Kota Depok No 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Karenanya SP 1 kami layangkan, dan Senin kemarin sudah kami berikan SP 2," kata Citra kepada Warta Kota, Kamis (12/11).

Menurut Citra masih ada beberapa tahapan prosedur lagi, sebelum nantinya sampai pada pembongkaran paksa tembok, yang membuat puluhan warga di Limo terisolir.

"Untuk sampai ke pembongkaran bangunan tembok, ada prosedurnya. Nanti akan ada pelimpahan ke Satpol PP. Sebab ekskutornya adalah Satpol PP," kata Citra.(bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved