Puluhan Ibu Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Tarif RSUD Depok

Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok melakukan aksi unjuk rasa (unras) di depan Balai Kota Depok menolak kenaikan tarif RSUD Depok.

Puluhan Ibu Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Tarif RSUD Depok
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Warga yang sebagian besar kaum ibu dan menamakan Dewan Kesehatan Rakyat Depok berunjuk rasa di Balaikota Depok, Senin (9/11/2015) menuntut dibatalkannya kenaikan tarif RSUD Depok. 

WARTA KOTA, DEPOK -- Sekitar 50 orang yang sebagian besar terdiri dari kaum ibu dan perempuan serta menamakan diri mereka Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok melakukan aksi unjuk rasa (unras) di depan Balai Kota Depok, Senin (9/11/2015) sore.

Mereka menuntut rencana kenaikan tarif RSUD Depok segera dibatalkan oleh Pemkot Depok.

Rencana itu dinilai memberatkan warga miskin dan warga kelas menengah di Depok.

"Kami justru maunya RSUD Depok gratis. Tapi, ini kok malah mau dinaikkan tarifnya. Kami protes, ini namanya layanan kesehatan kami bakalan terancam," kata Murti (36), salah seorang ibu yang membawa anak balitanya, saat berdemonstrasi.

Para kaum ibu ini membawa sejumlah spanduk yang intinya menolak rencana kenaikan tarif RSUD Depok.

Sebelumnya, rencana kenaikan tarif RSUD Depok tersebut mengemuka pada revisi raperda tarif layanan RSUD pertengahan bulan September lalu di DPRD Depok.

Rencana menaikkan tarif RSUD dinilai perlu dilakukan seiring status rumah sakit telah menjadi badan usaha layanan daerah pada 2011.

Sementara itu, Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan mengatakan, alasan yang diterimanya terkait rencana kenaikan tarif adalah beban operasional RSUD Depok.

Padahal, menurutnya, biaya operasional bisa didapatkan juga dari uang yang diperoleh melalui BPJS.

"Iuran dari rakyat ke BPJS itu kembali lagi ke Pemkot Depok melalui puskesmas. Satu kepala minimal Rp 6.000, sekarang di Kota Depok ada sekitar 500.000 warga yang masuk BPJS. Itu bisa jadi sekitar Rp 3 miliar, perbulan dan bisa digunakan untuk operasional RSUD," kata Roy.

Menurut dia, hal itu menjadi usulan DKR terhadap Pemkot Depok agar alasan beban operasional sehingga tarif direncanakan naik, dibatalkan.

Dia mengatakan, RSUD menjadi harapan pasien dari kelas menengah ke bawah.

"Belum semua rakyat miskin di Depok punya jaminan melalui BPJS Kesehatan. Ini akan jadi persoalan. Ini seharusnya bisa di cover di RSUD Depok," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan, pelayanan RSUD juga dinilai masih belum maksimal sehingga kurang tepat jika tarif dinaikkan.

Saat ini, RSUD Depok hanya memiliki 71 tempat tidur. Padahal, RSUD menjadi harapan pasien dari warga miskin dan kelas menengah.

"Layanan RSUD harusnya ditingkatkan bukan tarifnya dinaikkan," kata Roy.

Dalam audiensi dengan perwakilan DKR, Direktur RSUD Depok Dewi Damayanti menemui sejumlah perwakilan dari massa yang berdemontrasi.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved