Unjuk Rasa

Unjuk Rasa Boleh, Asal Tidak Mengganggu Aktivitas Masyarakat

Kapolsektro Kebayoran Baru Kompol Ary Purwanto mendukung Pergub No 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Unjuk Rasa Boleh, Asal Tidak Mengganggu Aktivitas Masyarakat
Warta Kota/Bintang Pradewo
Kompol Ary Purwanto 

WARTA KOTA, KEBAYORAN BARU - Kepala Kepolisian Sektor Metro Kebayoran Baru, Komisaris Polisi Ary Purwanto mendukung Peraturan Gubernur (Pergub) nomor ‎228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Karena dalam menyatakan pendapat tidak boleh merugikan masyarakat sekitar.

Tiga lokasi itu adalah di Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI, dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusa

Pada kenyataannya, untuk wilayah Kebayoran Baru ada beberapa tempat yang menjadi ‎lokasi unjuk rasa.

Seperti kantor Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Kementerian PU-Pera dan PLN.

Setiap ada unjuk rasa, pihak kepolisian selalu menjaga ketertiban dan keamanan. Karena pada dasarnya setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat harus ‎diawasi pihak kepolisian.

Menurutnya sesuai Undang-Undang 9 tahun 1998 tentang menyatakan pendapat, masyarakat bisa melakukannya di fasilitas umum.

Namun, ‎artinya bukan di tempat khusus seperti rumah atau depan kantor.

"Kalau tempat umum seperti depan Gedung MPR/DPR atau di Monas, orang bisa menyatakn ppendapat. Intinya tidak menganggu kepentingan umum," kata Ary kepada Warta Kota di Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2015).

Gangguan akibat unjuk rasa, kata dia, seperti arus lalu lintas menjadi macet. Selain itu, pengguna jalan lainnya bisa terganggu akibat unjuk rasa.

"Kalau ada orang yang mau melahirkan bagaimana saat lewat lokasi unjuk rasa‎ ? Pastinya akan terganggu. Atau orang kecelakaan yang butuh cepat ke rumah sakit," tuturnya.

‎Sehingga, lokalisir‎ memang dianggap perlu. Jadi, masyarakat memiliki tempat tersendiri untuk menyatakan pendapat.

"Unjuk rasa sering terjadi di Jakarta karena pusat Pemerintahan. Isu dimana pun akan dilaksanakan aksinya di Ibukota Jakarta," tuturnya.

Penulis:
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved