Unjuk Rasa Dialihkan, Pengelola Monas Akan Bangun Pagar

UP Monas pun akan memasang pagar untuk menghalau para demonstran yang datang.

Unjuk Rasa Dialihkan, Pengelola Monas Akan Bangun Pagar
Warta Kota/Dwi Rizki
Unjuk rasa mahasiswa di depan gerbang gedung DPR, Jalan Raya Gatot Subroto, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2015) lalu. 

WARTA KOTA, GAMBIR -- Munculnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengejutkan pihak Unit Pengelola (UP) Monumen Nasional (Monas).

Terkait hal tersebut, pihak UP Monas pun akan memasang pagar untuk menghalau para demonstran yang datang melakukan unjuk rasa.

Keterangan tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala UP Monas, Rini Hariani.

Dikatakannya, Silang Selatan Monas yang termasuk dalam tiga lokasi area demo selain Parkir Timur Senayan dan Alun-alun Demokrasi Gedung DPR akan dibuka lebar sesuai dengan instruksi Gubernur.

Hanya saja, pihaknya akan melakukan beberapa persiapan untuk melakukan penghalauan.

Beberapa persiapan tersebut diantaranya, pemasangan pagar di sekitar Silang Selatan Monas dan penempatan anggota pengamanan dalam (pamdal).

Hal tersebut diungkapkannya, bertujuan untuk membatasi area pengunjuk rasa sehingga tidak merusak taman ataupun menyebabkan sampah berserakan.

"Soal rencana pengalihan demo ke dalam Monas terus terang kita belum tahu, tapi apapun keputusan atasan akan kita jalankan. Tapi yang jelas kalau memang benar, penjagaan akan kita perketat, kalau perlu pemasangan pagar di sekeliling area demo akan kita lakukan, supaya massa tidak melebar. Kita cuma takut taman rusak, sampah juga dipastikan bakal berantakan," jelasnya.

Rencana tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan pihaknya, karena selama Monas selesai dibangun dan dibuka untuk umum sejak 17 Agustus 1961, aksi unjuk rasa diketahui selalu terjadi di luar pagar.

Sehingga, selama aksi untuk rasa berlangsung, pengamanan yang dilakukan pengelola hanya berupa penutupan pagar semata.

"Hal ini baru bagi kita, karena biasanya kalau ada demo, Pamdal kita langsung tutup dan kunci gerbang, jadi demonstran tidak bisa masuk. Nah kalau ini (Pergub Nomor 228 Tahun 2015-red) kan beda, justru demonstran ada di dalam, jadi pengamanan harus lebih ditingkatkan," tutupnya.

Seiring dengan ketentuan Pergub tersebut, waktu untuk melakukan aksi unjuk rasa pun dibatasi, yakni mulai dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00.

Hal tersebut untuk menjaga agar aksi unjuk rasa tidak mengganggu ketertiban umum.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved