Demo Buruh

Pergub Demo Batasi Perwakilan dalam Mediasi

Pada saat unjuk rasa pengupahan hari ini, pihaknya yang akan menjembatani dan memfasilitasi, kepada badan yang bersangkutan.

Pergub Demo Batasi Perwakilan dalam Mediasi
Kompas.com
Ratiyono 

WARTA KOTA, PALMERAH— Peraturan Gubernur (Pergub) No 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka disahkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pada 28 Oktober 2015.

Dengan adanya Pergub tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin tidak mengurung kebebasan mengemukakan pendapat.

"Dalam Pergubnya, terdapat Bab Mediasi, yang isinya pemerintah daerah dapat melakukan mediasi dengan perwakilan pelaku unjuk rasa," kata Ratiyono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).

Misalkan, lanjut Ratiyono, pada saat unjuk rasa pengupahan hari ini, pihaknya yang akan menjembatani dan memfasilitasi, kepada badan yang bersangkutan.

"Kami akan fasilitasi dengan mediasi kepada Dewan Pengupahan maupun Gubernur sekalipun," katanya.

Namun, akan dibatasi, untuk perwakilannya, sebanyak lima orang saja.

Sedangkan, untuk para demonstran, nanti sebelum melakukan unjuk rasa, kordinator harus meminta izin ke pihak kepolisian.

Lalu, pihak kepolisian yang akan berkoordinasi dengan Kesbangpol.

"Nanti, kalau pendemo, mau aksi unjuk rasa ditujukan ke Istana atau Balai Kota, akan diarahkan ke Monas. Lalu, kalau demo ke DPR atau Kementerian, akan diarahkan ke Parkir Timur Senayan dan alun-alun DPR RI. Kami nanti yang bertugas, memfasilitasi perwakilan unjuk rasa, untuk mediasi, yang dituju," katanya.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved