Pariwisata

DPRD Desak Ahok Permudah Izin Investasi Wisata Kepulauan Seribu

Wakil Ketua DPRD DKI mendesak agar Gubernur DKI bisa membuka peluang kepada seluruh investor untuk mengembangkan wisata di Kepulauan Seribu.

DPRD Desak Ahok Permudah Izin Investasi Wisata Kepulauan Seribu
Dennis Destryawan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai meresmikan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA), di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu, Sabtu (10/10/2015). 

WARTA KOTA, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, mendesak agar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, bisa membuka peluang Gubernur, kepada seluruh investor untuk mengembangkan wisata di Kepulauan Seribu.

Terlebih, saat ini, Ahok tengah terbang ke Singapura untuk melakukan kunjungan, penataan kota.

"Kami mendesak, kepada Gubernur, agar membuka peluang investor untuk mengembangkan wisata Kepulauanseribu. Tapi kami juga minta, izin investor agar dipermudah," kata Taufik, di Gedung DPRD DKI, Selasa (20/10/2015).

Menurut Politisi Partai Gerindra tersebut, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sudah sepatutnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempermudah pengurusan izin pengembang menanamkan investasi yang sebesar-besarnya.

"Apalagi, saat ini, Pemprov telah memiliki PTSP (Pelayanan Terpadu Satu pintu). Seharusnya bisa lebih mempercepat proses perizinan investasi tersebut," katanya.

Karena itu, pihaknya, kini DPRD DKI sedang menggodok terus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi.

Dimana, akan mengatur juga tentang kemudahan izin investasi di Kepulauan Seribu.

"Nanti, kita akan permudah. Kan supaya enggak saling makan antara misalnya jalur konservasi, wisata, pemukiman, dan penghunian, agar tidak tumpang tindih," katanya.

Lebih cepat

Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta, Edy Junaedi, mengatakan, bahwa perizinan untuk investor tersebut, mulai dari izin prinsip hingga groundbreaking bisa selesai dalam kurun waktu 7 hingga 8 bulan.

Namun, menurut Edy, proses itu sebenarnya bakal lebih cepat lagi apabila investor ingin menanamkan modalnya di daratan Jakarta dan bukan kepulauan.

"Karena, untuk daerah di daratan, yang sudah termasuk dalam RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), bisa dikecualikan dari perizinan amdal, tidak seperti di kepulauan yang masih butuh amdal. Makanya, di darat bisa lebih cepat. Enam bulan saja sudah groundbreaking," katanya.

Edy menjelaskan, bahwa sebelum ada BPTSP, untuk perizinan pengembangan kawasan Kepulauan Seribu, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Akibatnya, banyak menimbulkan keraguan bagi investor.

"Jadi khusus untuk amdal akan selesai 150 hari, dan untuk izin yang lainnya, seperti SP3L dan SIPPT, masing-masing juga akan selesai tidak lebih dari sebulan," katanya.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help