Citizen Journalism

Tolak Kenaikan Tunjangan DPR

Beberapa elit partai menolak kenaikan tunjangan DPR. Pasalnya, tunjangan tersebut sudah dapat dicairkan sekitar bulan Oktober 2015

Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
Warta Kota/henry lopulalan
Ilustrasi Rapat Paripurna DPR,Senayan 

WARTA KOTA, PALMERAH - DALAM pembahasan Rancangan APBN 2016 DPR mengusulkan anggaran sebesar Rp 6,89 triliun.

Artinya, ada kenaikan anggaran Rp 1,7 triliun dari anggaran berjalan.

Anggaran itu untuk memenuhi kenaikan berbagai tunjangan DPR, antara lain tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, serta bantuan langganan listrik dan telepon.

Beberapa elit partai menolak kenaikan tunjangan DPR. Pasalnya, tunjangan tersebut sudah dapat dicairkan sekitar bulan Oktober 2015 dengan sistem “dirapel”.

Hal ini diperkuat dengan SK Menteri Keuangan No. S.520/MK02/2015 perihal Persetujuan Prinsip tentang Kenaikan Indeks Tunjangan Kehormatan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran, serta Bantuan Langganan Listrik dan Telepon bagi Anggota DPR tertanggal 9 Juli 2015.

Jika merujuk pada UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, pemberian aneka nomenklatur tunjangan kepada para wakil rakyat dan para penyelenggara negara lainnya, yang ada saat ini harus dievaluasi secara total.

Bukan hanya nilai tunjangan harus paralel dengan standar kinerja yang terukur dengan parameter yang jelas dan transparan, melainkan juga menghindari terjadinya tumpang tindih anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara secara tak terkendali.

Membaca SK Menteri Keuangan, kenaikan tunjangan anggota DPR tergolong fantastis karena rata-rata di atas 40 persen.

Padahal tradisi kenaikan gaji PNS umumnya yang selalu maksimal 10 persen.

Sebagai lembaga negara, DPR kerap dipersepsikan sebagai institusi yang paling korup di Indonesia (Global Corruption Barometer).

Halaman
12
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help