Media Sosial

MPR : Presiden Jokowi Jangan Dibully Habis-habisan di Medsos

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan, Presiden dalam upayanya memperbaiki kondisi perekonomian saat ini perlu didukung dan jangan "dibully".

MPR : Presiden Jokowi Jangan Dibully Habis-habisan di Medsos
Kompas.com
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberi pidato laporan pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara saat Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015). 

WARTA KOTA, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan, Presiden Joko Widodo dalam upayanya memperbaiki kondisi perekonomian saat ini perlu didukung dan jangan "dibully" habis-habisan seperti di media internet.

"Belum bergerak banyak Presiden sudah 'dibully' habis habisan. Jangan digangguin dulu, biarkan Presiden melakukan upaya-upayanya. Kita rakyat harus memperkuat Presiden kita dengan dukungan penuh," kata Mahyudin dalam rilis Humas MPR RI yang diterima di Jakarta, Senin (28/9/2015).

Menurut Mahyudin, bila Presiden Jokowi terus diganggu maka berpotensi membingungkan beliau serta bisa membuat negara juga mengalami tidak kuat.

Politisi Partai Golkar itu juga tidak habis pikir dengan berbagai gangguan yang dilakukan pihak-pihak tertentu kepada Presiden, padahal kepala negara dan tim ekonominya juga sedang berupaya keras dalam mengatasinya.

Mahyudin memberi contoh rakyat Singapura yang mendukung penuh rezim pemerintahan sekarang yang dilihat otoriter dengan berbagai peraturan dan sanksi yang sangat banyak dan ketat.

"Tapi rakyat mendukung pemerintah untuk terus mengantarkan rakyat Singapura sejahtera," kata Mahyudin.

Mahyudin mengakui bahwa lemahnya nilai tukar mata uang Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat tidak bisa dipungkiri.

Mahyudin mengemukakan tim ekonomi Presiden juga harus betul-betul mempelajari dan memiliki penciuman yang kuat tentang penyebab menguatnya dolar AS terhadap rupiah.

"Pelajari juga dengan baik paket-paket perekonomian Presiden," kata Mahyudin.

Mahyudin juga berpendapat bahwa faktor pelemahan rupiah yang tidak bisa dibendung disebabkan oleh keluarnya dana asing dari Indonesia, padahal sekitar 60-70 persen dana investasi yang ditanamkan di Indonesia adalah dana asing.

Presiden, lanjutnya, harus melakukan langkah strategis jangka pendek dan panjang. Jangka pendek, Presiden harus berupaya mengembalikan dana asing masuk ke Indonesia, sedangkan jangka panjangnya adalah merealisasikan paket-paket perekonomian Presiden.

"Tapi, kalau rupiah sampai melemah terus, tim ekonomi Presiden harus dievaluasi," ucap Mahyudin. (Antara)

Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help