Hambatan Pencapaian Target Wajib Belajar 12 Tahun

Salah satu hambatannya adalah kendala bagi murid untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hambatan Pencapaian Target Wajib Belajar 12 Tahun
Kompas.com/M Latief
Siswa SMP. 

WARTA KOTA, SENAYAN - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meningkatkan target wajib belajar menjadi 12 tahun atau setingkat dengan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Hal ini sesuai dengan program Nawacita presiden Joko Widodo untuk meratakan mutu pendidikan di Indonesia.

Namun, tujuan pemerintah untuk mencapai target mengalami tantangan dari berbagai hal.

Konsultan Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia, Totok Amin Soefijanto, mengungkapkan salah satu hambatannya adalah kendala bagi murid untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Totok mengatakan, berdasarkan data, jumlah lulusan SD di Indonesia sebanyak 26 juta sementara yang melanjutkan jenjang SMP hanya 10 juta siswa saja.

“Artinya hambatan ada di saat transisi anak dari jenjang SD ke SMP atau SMP ke SMA dan SMK,” kata Totok dalam diskusi pendidikan di Gedung Kemendikbud, Rabu (23/9) siang.

Menurutnya, berdasarkan data yang ada, sebanyak 2,4 persen murid-murid usia SD tidak bersekolah sedangkan angka putus sekolah di SD di Indonesia adalah 1,09 persen di tahun 2011/2012.

Sementara, begitu masuk ke jenjang SMP, angka putus sekolah lebih besar yakni 1,74 persen.

Totok menjelaskan, terkait angka putus sekolah, Indonesia menurutnya merupakan satu di antara sedikit negara yang memiliki angka pendaftaran tinggi di tingkat SMP.

Tetapi, angka partisipasinya menurun ketika siswa mendaftar ke SMA.

“95,3 persen dari merea yang menyelesaikan pendidikan dasar melanjutkan ke tingkat SMP, tetapi 4,7 persen sisanya tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, dan 8 persen murid yang menyelesaikan SMP tidak melanjutkan pendidikan ke SMA,” jelas Totok.

Untuk itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menyampaikan bahwa salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari hal tersebut adalah apa yang telah diinstruksikan kepada Kepala Dinas masing-masing kabupaten dan kota pada rembuk nasional pendidikan beberapa waktu lalu.

“Kami menginstruksikan kepada kepala dinas, bahwa kepala sekolah di tiap wilayahnya harus memiliki data mengenai berapa siswa yang setelah lulus satu jenjang pendidikan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” jelas Hamid.

Praktis, kata Hamid, kepala sekolah kini tugasnya bukan hanya memastikan siswa lulus jenjang pendidikannya tetapi juga memiliki data berapa banyak siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, berapa yang putus sekolah, dan berapa yang bekerja. (Agustin Setyo Wardani)

Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved