WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Angkutan Umum Berbasis Aplikasi Harus Penuhi Tujuh Syarat

Memiliki badan hukum PT atau Koperasi, menguasai pool kendaraan, lulus uji KIR, NPWP, SIUP, TDP, dan Undang-Undang Gangguan.

Angkutan Umum Berbasis Aplikasi Harus Penuhi Tujuh Syarat
Warta Kota/Theo Yonathan Simon Laturiuw
Taksi Uber 
WARTA KOTA, BALAIKOTA - Para pelaku bisnis angkutan umum berbasis aplikasi melakukan pertemuan di Kantor Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) Jakarta, Jalan Jati Baru, Tanahabang, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2015).
Dalam pertemuan bersama Kadishubtrans, Ditlantas Polda Metro Jaya, Organda DKI, Kementerian Perhubungan, melakukan pembahasan bersama pihak Uber Taksi, dan Perhimpunan Pengusaha Rental mobil Indonesia (PPRI).
Dalam pertemuan tersebut, pengusaha rental mobil, sepakat mengurus izin operasional angkutan umum. Bahkan, mereka siap diproses secara hukum jika tetap beroperasi.
Pantauan Warta Kota, dalam pertemuan tersebut sempat terjadi ketegangan. Salah satunya ketika Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan.
Ia mengkritik pedas, kepada pihak Uber Taksi. Shafruhan mengatakan bahwa orang yang bekerja pada Uber Taksi sebagai pengkhianat bangsa.
"Kalau Anda tahu negara ini punya peraturan, khususnya mengenai angkutan umum, kok Anda biarkan Uber mengacak-acak aturan ini? Gara-gara Uber saya tidak mau terjadi seperti di Paris dan Meksiko. Kalo kita mengandalkan emosi yang lain dihajar. Kita persoalkan bukan orang bodoh. Anda perusahaan aplikasi bisa mengacak republik Indonesia. Saya melihat Anda pengkhianat bangsa," kata Shafruhan, kepada salah satu perwakilan Uber Taksi.
Sementara itu, Ketua PPRI, Hendric Kusnadi, mengatakan, bahwa pihaknya sudah sepakat untik mengikuti regulasi resmi sebagai angkutan umum. 
"Tapi yang kami sayangkan, pihak Uber Taksi, tidak mau bekerjasama atas ditertibkannya mobil rental kami yang saat ini sudah mencapai 30 unit. Padahal, kammi sduah melakukan kerjasama sejak Agustus 2014," katanya.
Menurut Hendric, saat ini pihaknya sudah memproses berbagai persyaratannya. Namun, ia mengaku, awalnya, para pengusaha rental memang tergiur dengan janji penghasilan yang diiming-imingu oleh aplikasi Uber. 
Yaitu, dengan mendapatkan subsidi pendapatan sebanyak dua kali lipat. 
"Misalkan, dalam argo, Rp 100.000. Nantinya uang tersebut, masuk perusahaannya. Dan perusahaan itu membayar rental dua kali lipat sebesar Rp 200.000," jelasnya.
Namun, nyatanya, keuntungan tersebut hanya berjalan dua bulan. Perjanjian kerjasamanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. 
"Kami sepakat, PPRI tidak lagi bergabung dengan Uber, tapi kami beralih ke Grab. Dulu ada 2.000 unit mobil yang bergabung dengan Uber. Kami janji tidak akan beroperasi sebagai angkutan sebelum adanya surat izin dari pemerintah," katanya.
Sementara itu, Kepala perwakilan Uber Aplikasi di Indonesia, Heru Putranto, mengatakan, bahwa. Perusahaan Uber Asia Limited, merupakan perusahaan pemasaran yang berbentuk teknologi aplikasi. 
"Jadi yang perlu diketahui, perusahaan Uber bukan perusahaan transportasi," tegasnya.
Ia pun mengaku, bahwa saat ini, pihaknya tengah memproses Penamaman Modal Asing (PMA) di Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar dapat membayar pajak seperti apa yang diwajibkan.
Ia juga menjelaskan, bahwa memiliki badan hukum.
"Kami itu bekerjasama dengan perusahaan rental. Selama ini juga tidak pernah mendapatkan untung," katanya.
Tujuh Persyaratan 
Sementara, itu, Kadishubtrans, Andri Yansyah, mengatakan, bahwa Uber ataupun Grab, rentan dalam menjamin keselamatan masyarakat khususnya penggunanya. 
Pasalnya, merupakan transportasi illegal dan tidak bisa dikontrol operasionalnya.
"Kami jelaskan di sini. Bahwa kami ini memiliki dua fungsi. Fungsi pelayanan dan pemberi keadilan. Kami akan membantu melayani pebisnis aplikasi yang memang benar-benar mau berbisnis resmi. Kami kan sudah sosialisasi pada 5 Agustus lalu. Jadi tidak ada niat kami untuk mematikan bisnis ini, asalkan dipatuhi peraturannya," tegasnya.
Menurut Andri, pihaknya sudah melakukan pertemuan pada 5 Agustus lalu. Para pebisnis aplikasi sepakat untuk mengikuti tujuh syarat utama menjadi angkutan umum. 
Yaitu, memiliki badan hukum PT atau Koperasi, menguasai pool kendaraan, lulus uji KIR, NPWP, SIUP, TDP, dan Undang-Undang Gangguan.
"Tapi setelah tanggal 5 Agustus itu, tidak ada yang memenuhi persyaratan tersebut. Kami akan terus tertibkan apabila mereka masih beroperasi sebelum lengkapi tujuh syarat tersebut. Tapi, kami juga berjanji akan mempercepat proses izin apabila mereka berniat," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Angkuta Darat, Emanuel Kristanto, menegaskan, bahwa sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, disebutkan jika mobil rental adalah jenis angkutan sewa. 
Yaitu, tarif yang dipungut berdasarkan kesepakatan antara pengemudi dan penumpang. 
"Angkutan sewa rental yang resmi hanya enam perusahaan dengan jumlah unit sebanyak 457. Angkutan sewa juga harus uji KIR, nah 30 yang ditertibkan itu bukan perusahaan rental resmi. Jadi kami bukannya melarang orang melakukan usaha. Rental itu kan angkutan sewa. Angkutan umum yang bukan angkutan sewa diwajibkan plat kuning," katanya.
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Adi Kurniawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help