Krisis Ekonomi Menghantam, tapi Tunjangan DPR Meroket

Alokasi anggaran untuk tunjangan DPR demikian besar dan dinaikkan di tengah krisis ekonomi di antaranya melemahnya rupiah.

Krisis Ekonomi Menghantam, tapi Tunjangan DPR Meroket
straitstimes.com
Calon Presiden AS Donald Trump dan Setya Novanto. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Untuk APBN tahun 2016, ada dorongan dari DPR ke pemerintah agar pemerintah bisa menaikkan tunjangan besar DPR yang kemungkinan besar akan disetujui melalui menteri keuangan.

Rencana kenaikan tunjangan ini dinilai terlalu mahal dan besar.

Tunjangan kehormatan untuk ketua badan/komisi sesuai Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015 tertanggal 9 Juli 2015 hanya sebesar Rp 6,6 juta menjadi Rp 11,1 juta;

Untuk wakil ketua dari Rp.6.4 juta menjadi Rp 10,7 juta, dan anggota dari Rp 5,5 juta menjadi Rp 9,3 juta.

Tunjangan kimunikasi intensif untuk Ketua badan/komisi Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015 tertanggal 9 Juli 2015 dari Rp 16,4 juta akan diusulkan menjadi Rp 18,7 juta, wakil ketua dari Rp 16 juta akan menjadi Rp 18,1 juta.

Anggota dari Rp 15,5 juta menjadi Rp 15,6  juta.

Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran untuk ketua komisi/badan sesuai Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015 tanggal 9 Juli 2015 sebesar Rp 5,2 juta akan menjadi 7 juta.

Anggaran untuk wakil ketua komisi atau badan, dari Rp 4,5 juta akan menjadi Rp 6 juta, dan anggota DPR, dari Rp 3,7 juta menjadi Rp 5 juta.

Kenaikan anggaran seperti ini, kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, sungguh mahal dan ketinggian untuk DPR karena kinerja DPR masih minim dalam menyelesaikan RUU menjadi UU, jadi tidak pantes untuk dinaikkan tunjangan mereka.

"Kedua, menteri keuangan harus punya ukuran dong bila ingin menaikan tunjangan DPR," kata Uchok.

Kenaikan tunjangan ini, kata Uchok, tidak masuk akal.

"Masa, setelah ketua dan wakil ketua DPR pelesiran dan melakukan foto selfie dan foto bersama Donald trumpt, lalu menteri keuangan akan menyetujui menaikan tunjangan DPR," katanya di Jakarta, Sabtu (12/9/2015).

"Dari gambaran di atas, Kami dari Center for Budget Analysis (CBA) meminta untuk tidak menaikkan tunjangan anggota DPR dan tetap mempertahankan Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015 tertanggal 9 Juli 2015," katanya.

Tunjangan anggota DPR mau naik terus, kata Uchok, sedangkan rakyat sendiri, penghasilan dari mata pencarian tidak naik naik.

"DPR jangan hanya memperjuangankan isi perut sendiri, rakyat juga harus makmur lebih dulu, baru tunjangan DPR boleh dinaikkan," katanya.

Editor: Gede Moenanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help