Home »

News

» Jakarta

Anggaran Tunjangan Tak Sebanding dengan Kualitas Guru

Tunjangan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk guru dinilai tak sebanding dengan kualitas pengajaran yang diberikan kepada murid.

Anggaran Tunjangan Tak Sebanding dengan Kualitas Guru
Kompas.com
Ilustrasi guru mengajar di kelas. 

WARTA KOTA, SENAYAN-Pada 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menganggarkan sebanyak Rp 84 triliun untuk tunjangan profesi guru (TPG).

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad dalam kegiatan diskusi 'Forum Kebijakan Guru' yang digelar oleh Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) dan Kemendikbud di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (6/8/2015).

Hamid mengungkapkan, selama ini TPG selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Misalnya, di tahun 2015 angka TPG sebanyak Rp 78 triliun. Menurutnya, angka tersebut dialokasikan Rp 70 triliun untuk guru berstatus PNS dan sisanya Rp 8 triliun untuk guru non PNS (honorer).

Hamid menambahkan, pada acara forum diskusi guru dirinya selalu ditanyai mengenai tunjangan. Tetapi, menurut Hamid, dia tidak pernah ditanya mengenai substansinya.

"Padahal tunjangan guru sebenarnya selalu mengingkat tiap tahun," katanya.

Ia menyebut pada tahun ini tunjangan sebesar Rp 78 triliun, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada prestasi siswa.

Dirjen Dikdasmen ini menegaskan, tunjangan potensi guru atau yang dikenal dengan tunjangan sertifikasi itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru. Tetapi, menurut Hamid, para guru tampak lebih mengejar tunjangan ini dibandingkan kualitas mengajarnya.

Hamid menyebutkan sebelumnya, Bappenas sempat mempertanyakan anggaran TPG itu. Menurutnya, Bappenas menanyakan hasil nyata yang telah diperoleh dari tunjangan tersebut hingga kini.

Namun, dari 2000 hingga 2012, Hamid menjelaskan, kualitas guru tidak mengalami peningkatan. Bahkan, katanya, peningkatannya tampak datar saja.

"Padahal pada masa itu sudah berganti tiga kurikulum dan pemerintah telah membelanjakan anggaran untuk peningkatan kualitas guru," jelasnya.

Karenanya, Hamid menegaskan bahwa hal seharusnya menjadi perhatian adalah hal yang mendasar. Dalam hal ini, kata Hamid, mengenai sinkronisasi antar regulasi.

“Benarkah regulasi untuk guru ini sinkron dengan regulasi otonomi daerah?Kalau belum bisa menjawab ini, seterusnya kita terus bergesek tanpa ada solusi,” ungkapnya. (Agustin Setyo Wardani)

Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help