Pedagang Kaki Lima

Atasi PKL Tanah Abang, Pemprov DKI Akan Bangun Hanggar

Permasalahan PKL di Ibu Kota, khususnya kawasan Pasar Tanah Abang sepertinya telah menjadi konflik tahunan yang tidak kunjung usai.

Atasi PKL Tanah Abang, Pemprov DKI Akan Bangun Hanggar
Warta Kota/Dwi Rizki
Kepala Dinas KUMKMP, Irwandi saat meninjau kawasan Tanah Abang bersama pejabat Pemkot Jakarta Pusat pada Jumat (10/7/2015) pagi. 

WARTA KOTA, TANAH ABANG - Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Ibukota Jakarta, khususnya kawasan Pasar Tanah Abang sepertinya telah menjadi konflik tahunan yang tidak kunjung usai.

Mengatasi masalah tersebut, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta pun berencana akan membangun hanggar sebagai lokasi penampungan PKL kedepannya.

Usulan tersebut dilontarkan Kepala Dinas KUMKMP, Irwandi saat meninjau kawasan Tanah Abang bersama pejabat Pemkot Jakarta Pusat pada Jumat (10/7/2015) pagi.

Irwandi mengatakan, usai peninjauan dan melihat secara langsung kondisi PKL di Tanah Abang, rencana pembangunan hanggar sebagai lokasi penampungan PKL akan disampaikan dalam rapat pimpinan.

Karena menurut Irwandi, solusi terbaik untuk mengatasi PKL di pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara itu adalah menyediakan lokasi berjualan bagi PKL. Sehingga, tambahnya, tidak alasan lagi bagi PKL untuk menempati area pedesterian maupun jalan kembali.

"Hasil tinjauan akan kita laporkan ke pak Gubernur dan kita rencana akan membeli lahan yang memiliki sertifikat, harganya ditawarkan sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku," ungkap Irwandi di sela-sela peninjauan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2015).

Ganti rugi besar

Camat Tanah Abang, Hidayatulloh mengatakan, rencana tersebut sangat baik dan diyakini dapat menjadi solusi atas PKL di Tanah Abang. Sebab, sebagian besar lahan di kawasan Tanah Abang dikatakannya, tidak memiliki sertifikat dan justru merupakan aset milik negara.

Hanya saja, proses pengambilalihan tanah tersebut pun akan terkendala, karena para warga yang bermukim di lahan milik negara tersebut tidak akan mudah untuk menyerah dan dipastikannya akan meminta ganti rugi besar karena beralasan sudah menempati lahan tersebut sejak lama.

"Kalau bicara lahan, ada banyak yang merupakan lahan milik negara, tetapi yang menjadi kendala adalah proses pengambilalihannya. Sedangkan, apabila mau membebaskan, NJOP di sini masih rendah, Rp 4 juta sampai Rp 6 juta per meter, tapi pasti kebanyakan minta di atas harga pasar, harganya bisa lebih dari Rp 30 juta per meter," kata Hidayatulloh.

Terlepas dari rencana tersebut, dirinya mengatakan kalau proses penertiban akan terus dilakukan, baik dari Satpol PP Kecamatan maupun Walikota.

Seperti yang diketahui bersama, keterbatasan lahan ditambah dengan budaya masyarakat yang berbelanja di jalan, PKL di Tanah Abang kian menjamur, khususnya jelang Hari Raya Idul Fitri 1436 H yang diperkirakan jatuh pada tanggal 17 Juli 2015 mendatang.

Pedagang pesimis

Pembangunan hanggar PKL disangsikan oleh sebagian PKL di sekitar Stasiun Tanah Abang, Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Beberapa pedagang pesimis kalau rencana tersebut dapat sukses diterapkan.

"Kayaknya nggak bakalan bisa bang, soalnya kan rame di sini. Kita sebenarnya mau dipindah ke penampungan, tapi satu catatan, lokasi harus deket sama Pasar Tanah Abang dan juga strategis, jangan kayak Blok G, lokasinya di belakang, mana mau orang dateng," jelas Dikdik (43) pedagang sandal singkat.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved