KPK Vs Polri

Peradi : Polri Sewenang-wenang Dalam Kasus BW

Peradi menilai Bareskrim Polri bertindak sewenang-wenang dalam menangani kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu.

Peradi : Polri Sewenang-wenang Dalam Kasus BW
Wartakotalive/Theresia Felisiani
Wakil Ketua KPK non aktif Bambang Widjojanto tiba di Bareskrim Mabes Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka, Selasa (24/2/2015) 

WARTA KOTA, JAKARTA - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bertindak sewenang-wenang dalam menangani kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu yang disangkakan terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto.

"Kami sebagai lembaga perlindungan profesi telah dua kali mengirim surat pada Kapolri yang intinya menyatakan bahwa (Bambang Widjojanto) BW tidak bersalah karena dalam menjalankan profesinya sebagai advokat. Dia telah melakukannya dengan cara yang benar, patut, dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum," ujar Ketua Bidang Pembelaan Profesi Advokat Peradi Hendrik Jehaman di Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Atas surat tersebut, kata Hendrik, tidak pernah ada jawaban resmi dari pihak Polri. Bahkan ketika dikirimkan surat kedua pada tanggal 10 Maret tentang dugaan adanya praktik kriminalisasi dalam kasus BW, Polri tetap tidak memberikan tanggapan.

"Mereka hanya bilang (dalam konferensi pers) bahwa surat kami akan diperhatikan. Tapi nyatanya sampai saat ini kami tidak diberikan kesempatan untuk datang dan menjelaskan secara institusional (pada Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti))," ujar Hendrik Jehaman.

Karena itu Hendrik berpendapat bahwa Polri telah bertindak sewenang-wenang dengan tidak mengindahkan surat mereka.

"Kami mengecam apa yang dilakukan oleh Polri. Itu sikap kami dan sampai kapan pun tidak ada perubahan sikap. Ini merupakan kejahatan terhadap profesi advokat," tutur Hendrik Jehaman.

Hendrik Jehaman pun mengungkapkan kejanggalan yang dirasakan selama mengurus kasus BW berkaitan dengan MoU antara Polri dengan Peradi dalam dugaan pelanggaran kode etik.

"Dari 346 advokat yang kami dampingi sejak adanya MoU Kapolri-Peradi, dari segi mekanisme berjalan baik artinya polisi sangat menjunjung tinggi MoU itu. Tapi baru pertama kalinya dalam kasus BW ini seakan kami tidak diindahkan," tutur Hendrik Jehaman.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Advokat Peradi menyerahkan kepada Bambang Widjojanto surat hasil temuan komisi yang memeriksa dan meminta keterangan para saksi atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Bambang.

Dari keterangan para saksi, dijelaskan bahwa Bambang selaku advokat dari pasangan calon bupati Kotawaringin Barat,Kalimantan Tengah pada saat itu, Ujang Iskandar, tidak pernah mengarahkan atau merekayasa keterangan para saksi.

Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada 21 Januari atas dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010.

Dalam kasus ini ia disangkakan atas pelanggaran Pasal 242 Ayat 1 KUHP Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat 2 ke 2 KUHP Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana Juncto Pasal 56 KUHP.

Pada Senin (11/5), Bareskrim Polri menyerahkan kembali berkas perkara Bambang W ke Kejaksaan Agung atau P19 setelah sebelumnya pada Kamis (30/4) Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara itu ke Bareskrim Polri karena ada keterangan-keterangan yang masih belum lengkap.

Bambang W sendiri sedang menempuh upaya praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka yang perkaranya telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 7 Mei lalu. (Antara)

Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help