Kepala Dinas Pertamanan Jelaskan Dugaan Korupsi RTH TB Simatupang

Nandar Sunandar, membantah praktik korupsi dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan.

Kepala Dinas Pertamanan Jelaskan Dugaan Korupsi RTH TB Simatupang
Warta Kota/panji baskhara ramadhan
Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata DKI Jakarta, Silvia Murni, dan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Nandar Sunandar, hadiri pembukaan acara Jakarta Expo Taman 2014, di Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2014). 

WARTA KOTA, PALMERAH—Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Nandar Sunandar, membantah praktik korupsi dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Pasalnya, setiap pekerjaan pasti akan diawasi dan dikendalikan semaksimal mungkin.

"‎Insya Allah apa pun pekerjaan yang sudah dilakukan diupayakan semaksimal mungkin diawasi dan dikendalikan sebaik mungkin," kata Nandar melalui pesan singkatnya kepada Warta Kota, di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (14/5).

Kalaupun ada pekerjaan yang tidak selesai, kata dia, pembayaran akan disesuaikan dengan pekerjaan yang telah dikerjakan pihak ketiga. Saat ini Dinas Pertamanan dan Pemakaman‎ DKI Jakarta terus melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau di seluruh wilayah Ibukota Jakarta.

"Kita sesuaikan dengan bobot pekerjaan yang telah dikerjakan saja. Terimakasih atas konfirmasinya," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jakarta Corruption Watch (JCW) menilai pengelolaan ruang terbuka hikau di Jalan‎ TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Pemakamanan DKI Jakarta dinilai penuh dengan unsur proyek. Pasalnya, dengan anggaran Rp 957 juta, seharusnya jalur hijau di Jalan TB Simatupang bisa lebih baik.

Koordinator JCW Manat Gultom mengatakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) DKI 2014, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI mencantumkan pagu pekerjaan penghijauan di Jalan TB Simatupang sebesar Rp 957.725.000‎. Dalam pagu anggaran sebesar hampir Rp 1 miliar dengan hanya pekerjaan meliputi pekerjaan penanaman pulau-pulau berikut pengolahan penggemburan tanah, serta penanaman jenis tanaman perdu, rumput gajah, dengan tanaman hias lainnya.

"Ini menunjukaan bahwa penyusunan dan pelaksanaan alokasi anggaran berdasar proyek kepentingan," kata Manat Gultom saat dihubungi di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (14/5).

Dia, menjelaskan sesuai data menurut Rekapitulasi Bill Of Quantity atau (B/Q), menyebutkan penyediaan pupuk kandang kotoran sapi kemasan berukuran 20 kilogram adalah sebanyak 791 karung. Sementara, pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dilakukan lembaga pihaknya, seperti di beberapa titik Balai Benih Induk (BBI) milik Pemprov DKI dan titik titik lokasi penjual tanaman dengan pupuk kandang kotoran sapi kemasaan di hargai sebesar Rp 25.000 untuk ukuran 20 Kg/karung.

"Penyediaan satu jenis item pekerjaan hanya memerlukan pembiayaan Rp 19.725.000 (juta). Sedangkan empat pekerjaan penanaman pulau-pulau dengan bingkai tanaman berikut tanaman eksisting diperikirakan hanya mencapai Rp 250 juta. Jadi ngga sampai Rp 1 miliar," tuturnya.

Penulis: Bintang Pradewo
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved