Headline Warta Kota

Novel Baswedan Tuntut Rp 1 M

Novel Baswedan kembali mendaftarkan gugatan praperadilan. Ia menuntut Bareskrim Polri membayar ganti rugi sebesar Rp 1 miliar

Novel Baswedan Tuntut Rp 1 M
Panji Baskhara Ramadhan
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan 

WARTA KOTA, PALMERAH - Penyidik Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Pasar Minggu, Senin (11/5).

Novel menuntut Bareskrim Polri membayar ganti rugi sebesar Rp 1 miliar untuk membiayai kampanye antikorupsi di lima kota.

Melalui tim kuasa hukumnya, Novel menuntut ganti rugi bukan semata-mata demi kepentingan pribadinya, melainkan untuk kepentingan umum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tuntutan ganti rugi Rp 1 miliar itu jika dikabulkan pengadilan akan dikelola Polri di bawah supervisi KPK.

"Jika menang Rp 1 miliar di praperadilan, kami meminta Bareskrim Polri membiayai kampanye antikorupsi di daerah-daerah," ujar salah satu kuasa hukum Novel, Bahrain, saat ditemui di PN Jaksel, Senin (11/5) siang.

Menurut Bahrain, kelima daerah yang diminta dilakukan kampanye antikorupsi meliputi Bengkulu, Makassar, Kupang, Kotawaringin Barat, dan Jayapura.

Di Bengkulu, kampanye antikorupsi dengan tema pemberantasan illegal logging, judi, dan narkotika. Adapun di Ma­kassar, tema kampanye pemberantasan korupsi pelayanan publik dan sektor swasta, terutama di Provinsi Sulawesi Selatan-Barat (Sulselbar).

Novel juga meminta kampanye antikorupsi di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan tema perdagangan dan penyelundupan manusia.

Sementara di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Novel menuntut kampanye pemberantasan korupsi pada isu sumber daya alam. Sedangkan di Jayapura, Papua, tema kampanye pemberantasan korupsi antisuap dan antipolitik uang.

Pada gugatan praperadilan pertama, Senin (4/5) lalu, Novel meminta Bareskrim Polri memberikan ganti rugi Rp 1 jika terbukti salah dalam penangkapan dirinya.

Bareskrim Polri harus menyatakan ketidakabsahan penangkapan Novel yang didasarkan pada surat perintah penangkapan Nomor SP/Kap/19/IV/2015/Dittipidum tertanggal 24 April 2015.

Bareskrim Polri pun harus menyatakan penahanan Novel yang didasarkan pada surat perintah penahanan Nomor SP.Han/10/V/2015/Dittipidum tertanggal 1 Mei 2015 tidak sah. Novel meminta pula Bareskrim Polri melaksanakan audit soal kinerja penyidik dalam penanganan perkara dirinya.

Bareskrim Polri diminta meminta maaf kepada Novel dan keluarganya melalui pemasangan baliho bertuliskan "Kepolisian RI Memohon Maaf kepada Novel Baswedan dan Keluarga Atas Penangkapan dan Penahanan yang Tidak Sah". (Harian Warta Kota)

Baca selengkapnya di Harian Warta Kota edisi, Selasa, 12 Mei 2015

Editor: Dian Anditya Mutiara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved