KPK Vs Polri

Calon Sekjen KPK Mayjen Angkatan Darat

Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jabatan strategis di lembaga antirasuah itu, akan dipegang Mayjen TNI AD.

Calon Sekjen KPK Mayjen Angkatan Darat
Panji Baskhara Ramadhan
Dibekuknya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambamg Widjoyanto oleh Jajaran Bareskrim Mabes Polri, membuat ribuan massa pendukungnya riuh di depan dan luar Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2015). 

Menurut Moeldoko, jabatan penyidik di KPK tidak tertutup bagi anggota TNI sepanjang prajurit itu memenuhi segala persyaratan, termasuk sebagai penyidik.

Redam perseteruan

Rencana KPK meminta penyidik dan Sekjen KPK dari unsur TNI akan terbentur aturan jika mereka masih berstatus aktif. "Kita sebaiknya menjaga agar bangunan yang sudah tepat, tidak dikembalikan lagi ke belakang, walaupun dengan bentuk yang berbeda," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti.

Sekalipun begitu, Ray menambahkan kesiapan TNI untuk berpartisipasi ke KPK dapat dilihat dalam tigal hal. Pertama, reaksi keras KPK atas sikap Polri yang terlihat terus mencari kesalahan para pimpinan dan anggota KPK untuk kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

"Bagaimanapun, bekerja dengan kemungkinan akan muncul ancaman pemidanaan tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan. Sementara pada saat yang sama, dukungan atas para pimpinan dan penyidik KPK dari para elit negara sangat lemah. Maka kehadiran penyidik TNI di KPK setidaknya akan membuat Polri lebih bersikap hormat dan bersahabat," katanya.

Hal lainnya, sambung Ray lagi, dapat dimaknai sebagai kegeraman banyak kalangan atas situasi yang berkembang antara KPK dan Polri.

Hampir dalam empat bulan terakhir, imbuhnya, perhatian bangsa ini banyak disita oleh konflik KPK-Polri. Bahkan pada tingkat tertentu, konflik itu terkadang sudah pada taraf pengabaian atas berbagai instruksi dan perintah Presiden Jokowi.

"Bagaimanapun, situasi seperti ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kesediaan TNI, juga dapat dimaknai membantu KPK untuk tidak selalu tergantung pada para penyidik dari Polri. Terbukti sudah, setiap kasus yang menimpa oknum kepolisian akan slalu menimbulkan ketegangan dua institusi negara ini," papar Ray.

Pada saat yang sama, kebutuhan untuk membersihkan lembaga penegak hukum dari suap dan korupsi merupakan agenda utama pemberantasan korupsi. Maka, kata Ray, dengan keberadaan TNI di dalam unsur penyidik akan dapat menurunkan ketergantungan KPK sekaligus ancaman-ancama untuk ditetapkan sebagai tersangka akan makin sedikit.

"Karena itu, permintaan KPK dan kesediaan TNI untuk berpartisipasi di institusi lembaga antirasuah ini sebaiknya tetap dipandang sebagai bagian dari keresahan dan sekaligus keinginan kedua belah pihak agar agenda-agenda pemberantasan korupsi tidak berhenti," tambah Ray. (Tribun/kps/Ant)

Informasi lebih lengkap, silakan baca Koran WARTA KOTA edisi Sabtu (9/5/2015)

Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help