KPK Vs Polri

Calon Sekjen KPK Mayjen Angkatan Darat

Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jabatan strategis di lembaga antirasuah itu, akan dipegang Mayjen TNI AD.

Calon Sekjen KPK Mayjen Angkatan Darat
Panji Baskhara Ramadhan
Dibekuknya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambamg Widjoyanto oleh Jajaran Bareskrim Mabes Polri, membuat ribuan massa pendukungnya riuh di depan dan luar Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2015). 

WARTA KOTA, PALMERAH— Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jabatan strategis di lembaga antirasuah itu, akan dipegang jenderal bintang dua TNI Angkatan Darat. Prajurit TNI juga akan memegang jabatan strategis lainnya di KPK, termasuk sebagai penyidik.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, prajurit TNI yang akan bertugas di KPK harus menjalani seleksi dulu. Mereka adalah yang berpangkat jenderal bintang dua (Mayjen) untuk jabatan Sekjen KPK dan bintang satu (Brigjen) untuk jabatan pengawas internal.

"Tetapi, prajurit TNI yang bergabung (ditugaskan) di KPK harus 'lepas baju' atau tidak lagi menjadi anggota TNI," ucap Moeldoko di Jakarta, Jumat (8/5).

Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki tak memungkiri institusinya meminta Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk mengisi jabatan penting di KPK. Menurut dia, tidak masalah jika TNI bergabung dengan KPK untuk mengisi kekosongan sumber daya manusia (SDM).

"Kalau cocok kompetensinya, saya pikir tidak ada salahnya kalau diisi oleh perwira tinggi (Pati) TNI," ujar Ruki di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/5).

Ruki mengoreksi pernyataan Moeldoko yang menyebutkan KPK meminta TNI untuk mengisi jabatan Sekjen, TNI bisa mengisi posisi tersebut jika Sekjen KPK saat ini sudah tidak lagi menjabat. "Maksud Panglima TNI itu, nantinya kalau Sekjen KPK kosong. Sekarang kan posisi Sekjen KPK masih terisi," kata Ruki.

Ruki melanjutkan, jika nantinya perwira tinggi TNI tersebut lolos seleksi, maka harus mundur dari statusnya sebagai TNI. Itu disebabkan karena KPK bukanlah termasuk dalam 10 instansi yang diizinkan undang-undang (UU) TNI terlibat di dalamnya.

"Tentu lewat seleksi sama dengan calin lain. Kalau itu terjadi, tentu yang bersangkutan harus alih status menjadi PNS, karena TNI kan tidak bisa bertugas di luar 10 instansi yang diizinkan oleh UU," beber purnawirawan jenderal bintang dua Polri itu.

Dia mengatakan, sejumlah posisi yang kosong di KPK saat ini yaitu direktur penyidikan, direktur pengawasan internal, biro hukum, dan biro humas. Menurut Ruki, tidak lama lagi posisi deputi pencegahan juga akan kosong karena akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Tidak hanya ke TNI, KPK juga menawarkan sejumlah posisi tersebut ke sejumlah perguruan tinggi, lembaga penegak hukum, dan kementerian. "Apa ada yang berminat? Silakan apply," ujar Ruki.

Sebelumnya, Moeldoko mengaku diminta secara langsung oleh KPK agar ada anggotanya yang mengisi jabatan Sekjen KPK. "Belum ada permintaan untuk menjadi penyidik KPK. Yang ada hanya permintaan ke TNI untuk mengisi jabatan sekjen KPK. Dan itu sudah disampaikan langsung ke saya. Namun, begitu anggota TNI itu masuk ke KPK, statusnya pun harus pensiun," kata Moeldoko.

Halaman
12
Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help