Koran Warta Kota

Kenapa Ahok Senang Banyak PNS Tersangka UPS

Gubernur DKI Jakarta Ba­suki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku senang jika nantinya kasus dugaan penyalahgunaan anggaran menyeret banyak PNS.

Kenapa Ahok Senang Banyak PNS Tersangka UPS
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Jumat (10/4/2015). 

WARTA KOTA, PALMERAH— Gubernur DKI Jakarta Ba­suki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku senang jika nantinya kasus dugaan penyalahgunaan anggaran (siluman) pengadaan uninterruptible power supply (UPS) menyeret banyak pihak, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) DKI.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Selasa (5/5) juga mengatakan hal sama. Prasetio mengatakan, pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diduga banyak berperan sebagai pengguna anggaran.

"Bagus. Kan saya memang mau buka-bukaan dengan ketua DPRD," ucap Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5). Ia mengaku telah memberikan data yang diperlukan penyidik Bareskrim Polri. Jika penyidik masih membutuhkan data terkait, Pemprov DKI akan kembali memberikan data lagi.

Ahok juga memastikan bakal mencopot pejabat SKPD ataupun UKPD yang tak menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI. Sebab, DPA itu dibutuhkan sebagai syarat pencairan anggaran di tiap-tiap SKPD dan UKPD.

"Saya akan copot nanti (pejabat SKPD dan UKPD yang tak serahkan DPA). Tetapi, sekarang (mereka) sudah bagus. Terakhir, saya terima laporan tinggal 100-an SKPD yang belum menyerahkan DPA," jelas Ahok.

Seluruh rencana program kegiatan telah disusun dengan sistem e-budgeting. Sehingga SKPD dan UKPD tinggal mencetak program-program yang telah tersusun dan memberikannya ke BPKAD.

"Jadi, memang ada keinginan dari mereka enggak mau (pakai sistem) e-budgeting. Mereka masih mau main. Enggak apa-apa, saya sudah siap kok dengan semua ini. Saya yakin, pasti akan terjadi gesekan," ujarnya.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum Pemprov DKI Solafide Sihite mengatakan, pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada PNS yang terlibat kasus dana siluman.

"Pendampingan itu bukan seperti pengacara, tapi justru membuka secara transparansi sebuah kasus. Apa yang ditanyakan penyidik tidak ditutupi. Berikan hal yang sebenarnya," kata Solafid di ruang kerjanya, kemarin.

Secara terpisah, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz, tidak mempermasalahkan pemanggilan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung) oleh penyidik Bareskrim.

"Ya Allah, orang diundang ke Bareskrim kenapa, sih? Enggak apa-apa. Mau 10 kali juga boleh. Namanya diundang sebagai saksi bukan sebagai apa-apa," ujar Djan Faridz di Gedung DPRD DKI, kemarin.

Selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus pengadaan UPS, kata Djan, Lulung belum pernah melapor ke DPP PPP. Dia mengatakan, hal tersebut tidak dapat dicampuri DPP PPP. (suf/Tribun)

Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved