Koran Warta Kota

Satgas Korupsi Bongkar Triliunan Dana Siluman Pemprov DKI

Satuan Tugas (Satgas) Antikorupsi yang dibentuk Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung (Kejagung) bidik Pemprov DKI.

Satgas Korupsi Bongkar Triliunan Dana Siluman Pemprov DKI
Tribunnews.com
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 

WARTA KOTA, PALMERAH— Satuan Tugas (Satgas) Antikorupsi yang dibentuk Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung (Kejagung) membidik "dana siluman" triliunan rupiah di Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan PU DKI Ja­karta.

Dana siluman yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2014 ini antara lain mencapai Rp 3,54 triliun berasal di Dinas PU dan Dinas Kesehatan di Pemprov DKI.

Menurut data Warta Kota, Kepala BPKP DKI Bonny Anang Dwijanto akhir tahun lalu sempat mengemukakan bahwa dari jumlah itu, terbesar di Dinas PU sebanyak 286 kegiatan senilai Rp 3,5 triliun dan Dinas Kesehatan sebesar Rp 400 miliar.

"Anggaran ini telah kita konfirmasi ke SKPD terkait. Mereka mengaku tidak pernah menganggarkan kegiatan yang ditemukan itu. Hal ini juga pernah terjadi pada APBD 2013," ungkap Bonny kala itu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) murka saat menemui 'penggelembungan' anggaran dalam APBD 2014 program Dinas Pendidikan (Disdik) DKI. Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply) di setiap sekolah dan kantor kelurahan/kecamatan se-Jakarta Barat yang mencapai miliaran rupiah.

"Yang pasti untuk pengadaan UPS mencapai Rp 330 miliar. Hanya sekolah. Makanya dia tender, dia (untuk) pintar menang Rp 5 miliar. Lebih murah dari Rp 6 miliar," ujar Ahok baru-baru ini.

Dana siluman

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Spontana di kantornya, Selasa (5/5) mengatakan, kasus dana siluman di APBD DKI 2014 ini akan dijadikan sebagai proyek uji coba. "Iya benar akan langsung diujicobakan ke kasus dugaan korupsi APBD DKI Jakarta," ujarnya.

Tony menjelaskan, peran kejaksaan lebih fokus pada penuntutan. Sementara penyelidikan dan penyidikan diserahkan sepenuhnya ke Polri dan KPK. Kebijakan strategi tersebut, lanjut Tony, demi penanganan perkara yang sinergis dan tak tumpang tindih sekaligus optimal dalam hasilnya.

"Karena di sana kan ada anggota polisi dan KPK juga punya jaksa. Sehingga, pada waktu penyelidikan dan penyidikan, tuntas dan bisa segera diterima penuntut umum di Kejagung," ujar Tony.

Halaman
12
Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help