Home »

News

» Jakarta

Koran Warta Kota

Lulung Bantah Diperiksa Polisi

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PPP Abraham Lunggana menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Polri hampir 11 jam.

Lulung Bantah Diperiksa Polisi
Tribunnews.com
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Haji Abraham Lulung Lunggana 

WARTA KOTA, PALMERAH— Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PPP Abraham Lunggana alias Haji Lulung menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Polri hampir 11 jam, Senin (4/5).

Usai diperiksa penyidik Bareskrim semalam pukul 20.45, Lulung kembali menegaskan siap mendukung penyidikan Polri terkait perkara dugaan korupsi pengadaan UPS di sejumlah sekolah di DKI.

"Bila masih diperlukan oleh penyidik, saya tetap hadir, dan yang terpenting saya dukung pihak Polri menuntaskan kasus ini," kata Lulung.

Kepala Subdirektorat V Tipikor Bareskrim Polri Kombes Muhammad Ikram menegaskan, pihaknya akan mengkaji keterangan dari Lulung. Ini untuk menentukan langkah penyidik bilamana membutuhkan keterangan tambahan dari Lulung.

Haji Lulung menolak memberi keterangan ketika ditanya soal materi pemeriksaan. Dia juga menolak jika kedatangannya ke gedung Bareskrim Polri, disebut untuk diperiksa.

"Saya bukan diperiksa. Saya cuma dimintai keterangan sebagai saksi. Diperiksa begitu, kayak tersangka saja," ujar Lulung saat tiba di Bareskrim, kemarin pagi.

Lulung menegaskan, dirinya masih berstatus sebagai saksi. Lulung juga menegaskan bahwa dirinya kooperatif atas panggilan penyidik Bareskrim Polri. "Pasti saya akan membantu polisi untuk mengusut kasus ini," ujar Lulung.

Lulung datang ke Bareskrim Polri pukul 10.00. Politisi PPP ini datang dengan mengenakan kemeja kotak-kotak, didampingi seorang kuasa hukumnya, Ramdan Alamsyah.

Lulung adalah anggota DPRD DKI untuk periode kedua. Pada tahun anggaran 2014, Lulung menjabat sebagai koordinator Komisi E DPRD, komisi yang membidangi pendidikan.

Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman. Alex diduga korupsi saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Sementara Zaenal Soleman diduga melakukan korupsi saat menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Mereka dikenai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Jarang ngantor

Anggota Komisi E DPRD, Ahmad Nawawi, mengungkapkan kinerja koordinator Komisi E, Haji Lulung pada tahun anggaran lalu jarang mengikuti rapat-rapat komisi. "Koordinator setahu saya jarang ikut rapat. Beda dengan tahun ini, koordinatornya (Mohamad Taufik) lebih aktif," ujar Nawawi di Gedung DPRD DKI, kemarin.

Nawawi juga mengatakan, anggota Komisi E yang lain juga tidak mengetahui soal kasus itu. Menurutnya, hal-hal yang dibahas dalam rapat komisi hanya yang bersifat makro. Komisi tak pernah membahas persoalan spesifik, seperti pengadaan UPS, kecuali kasus-kasus besar seperti sekolah roboh yang perlu segera diperbaiki.

Menurut Nawawi, jika pengadaan UPS terlaksana, itu berarti sudah melewati proses pembahasan dengan eksekutif. "Kami atas nama Banggar (Badan Anggaran), yang kami bahas dengan SKPD enggak sampai detail. Itu enggak pernah jadi bahasan," ujarnya. (suf/ote/Tribun/Kps)

Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help