WartaKota/
Home »

Bogor

Wow, Tunggakan Pajak Kota Bogor Rp 180 Miliar

Tunggakan wajib pajak (WP) di Kota Bogor mencapai Rp 180 miliar. Tunggakan pajak tersebut berasal dari sejumlah pajak.

Wow, Tunggakan Pajak Kota Bogor Rp 180 Miliar
Tribunnews.com
Ilustrasi 

WARTA KOTA, PALMERAH—Tunggakan wajib pajak (WP) di Kota Bogor mencapai Rp 180 miliar. Tunggakan pajak tersebut berasal dari pajak hotel, tempat wisata dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta PBHTB di Kota Bogor.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bogor sudah melakukan berbagai upaya agar tunggakan pajak segera dibayar WP. Salah satunya dengan memasang plang pemberitahuan tunggakan di lokasi perusahaan yang menunggak.

"Tapi yang terjadi plang pemberitahuan tunggakan pajak itu malah dicopot oleh pengusaha tersebut," ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bogor, Daud Nedo Darenoh, kepada wartawan, Minggu (12/4/2015).

Daud menjelaskan, besarnya tunggakan pajak tersebut berdasarkan penyerahan dokumen tunggakan pajak dari kantor Pajak Pratama.

Dia mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihaknya agar wajib pajak melunasi tunggakan pajaknya."Kita sudah surati WP termasuk memasang plang pemberitahuan bahwa wajib pajak tersebut nunggak, tapi sering kali oleh pemilik atau wajib pajak mencabu plang tersebut," katanya.

Saat ini upaya lain sedang dilakukan Dispenda untuk memperkecil tunggakan pajak tersebut yakni dengan melakukan MOU dengan Kejaksaan Negeri Bogor, terkait dengan banyaknya WP yang menunggak.

"Kami (Dispenda) melalui Kejaksaan akan memperdatakan wajib pajak yang memang masih nunggak," katanya.

Upaya hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor dari sektor pajak dan retribusi daerah." kami menyepakati dan memfokuskan untuk pengamanan PAD, dimana akan diprioritaskan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak," ujarnya.

Setelah dilakukan MOU, seluruh data-data penunggak pajak baik perusahaan maupun perseorangan yang nilainya cukup besar akan diserahkan ke Kejaksaan.

Dari 26 wajib pajak yang menunggak, baru 12 yang sudah melakukan pembayaran. Sedangkan 14 wajib pajak masih menunggak.

"Sebagian besar yang masih menunggak pajak adalah hotel dan wahana bermain. Untuk hotel alasannya karena adanya kebijakan pelarangan PNS dan aparatur pemerintahan melakukan rapat di hotel, sedangkan untuk wahana bermain karena perusahaan sedang merugi," katanya.

Jumlah tunggakan pajak daerah paling besar bersumber dari pajak hotel sebesar Rp 388 juta dan Rp 690 juta sisanya, terdiri dari tunggakan pajak restoran Rp 98 juta, pajak air tanah Rp 202 juta, pajak hiburan Rp10 juta, dan pajak parkir Rp78 juta. Sedangkan denda keterlambatan sebesar Rp154 juta itu berasal dari sanksi administratif sebesar 2 persen per bulan.

"Sedangkan tunggakan pajak lainnya berasal dari PBB dan PBHTB yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Ada beberapa perusahaan yang sudah menyanggupi untuk membayar pajak dengan cara dicicil," kata Daud.

Penulis: Soewidia Henaldi
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help