Home »

News

KPK Vs Polri

YLBHI : Ada Skenario Loloskan Komjen BG sebagai Wakapolri

YLBHI : saat ini ada skenario untuk meloloskan Komjen Budi Gunawan sebagai wakapolri tanpa ada catatan kriminal.

YLBHI : Ada Skenario Loloskan Komjen BG sebagai Wakapolri
Tribunnews.com/FX Ismanto
Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan saat akan meninggalkan ruang gedung DPR RI komisi III usai mengikuti Fit on Proper Tes, Rabu (14/1/2015) di Senayan, Jakarta. 

WARTA KOTA, JAKARTA - Direktur Advokasi dan Kampanye Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain mengatakan saat ini ada skenario untuk meloloskan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai wakil kepala Polri tanpa ada catatan kriminal.

"Dalam polemik kasus suap Budi Gunawan, DPR dan Presiden mendiamkan. Semua pihak saat ini saling menyandera. DPR berada di atas angin karena bisa saja menolak pencalonan Badrodin Haiti sebagai kapolri," kata Bahrain dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Bahrain mengatakan, skenario meloloskan Budi Gunawan sebagai wakapolri tanpa ada catatan kriminal adalah dengan menghentikan kasus dugaan suap yang disangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada perwira tinggi polisi itu.

Supaya kasus itu bisa dihentikan, maka dilakukan berbagai upaya seperti pelimpahan kasus oleh pelaksana tugas pimpinan KPK kepada Kejaksaan Agung dan akhirnya dilimpahkan kembali kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Karena KPK tidak bisa menghentikan kasus yang sedang ditangani. Hanya perkara di kejaksaan dan kepolisian yang bisa dihentikan melalui surat perintah penghentian penyelidikan," tuturnya.

Kecurigaan adanya skenario besar untuk menghentikan kasus Budi Gunawan dan meloloskannya sebagai wakapolri semakin menguat karena tidak adanya informasi yang pasti antaraparat penegak hukum.

"Jaksa Agung(M Prasetyo) tidak menjelaskan alasan yang sebenarnya tentang pelimpahan itu. Saat dikonfirmasi, Bareskrim menyatakan bukan pelimpahan, sehingga kasusnya tetap di Kejaksaan Agung," kata Bahrain.

Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak KPK untuk menarik kembali berkas perkara Budi Gunawan yang sebelumnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan akhirnya dilimpahkan ke Bareskrim Polri.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi juga menuntut agar Plt Ketua KPK Taufiqurahman Ruki untuk mengundurkan diri karena dinilai telah gagal dan mengkhianati semangat pemberantasan korupsi.

Koalisi juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk memilih figur- figur yang berintegritas untuk mengisi jabatan-jabatan strategis seperti pimpinan KPK, kepala Polri dan wakil kepala Polri serta jaksa agung.

Selain YLBHI, lembaga lain yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi adalah Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) , Institute Criminal Justice Reform (ICJR) dan Indonesian Legal Roundtable (ILR). (Antara)

Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help