KPK Vs Polri

Ketua DPD: Jangan Stop Kasus Komjen BG

Ketua DPD RI Irman Gusman meminta KPK memberikan penjelasan gamblang kepada publik mengenai pelimpahan kasus Komjen BG

Ketua DPD: Jangan Stop Kasus Komjen BG
Kompas.com/SABRINA ASRIL
(Dari kiri ke kanan) Wakil Ketua KPK sementara Indriyanto Seno Adji, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua sementara KPK Johan Budi, Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki, Wakil Ketua sementara KPK Zulkarnain usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2/2015). 

WARTA KOTA, PALMERAH— Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penjelasan gamblang kepada publik mengenai pelimpahan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.

Menurut Irman, kasus tersebut tidak boleh berhenti diproses karena telah menyedot perhatian publik secara luas.

"Tidak boleh menghentikan kasus (Budi Gunawan) ini. Harus dituntaskan, jangan sampai ada pandangan publik kita tidak fokus pada pemberantasan korupsi," kata Irman, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3/2015).

Irman mengaku mendukung sinergitas lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan kasus korupsi. Namun, ia menolak jika sinergi tersebut justru melemahkan penuntasan suatu kasus korupsi.

"Sekarang ada kondisi pelemahan KPK dan barangkali itu disengaja dan itu tidak boleh terjadi. Bersinergi itu penting, tapi jangan saling melemahkan pemberantasan korupsi," ujarnya. 

KPK melimpahkan penanganan perkara yang melibatkan Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Ini dilakukan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan bahwa penetapan status tersangka Budi oleh KPK tidak sah secara hukum. Namun, kejaksaan akan melimpahkan kasus itu ke Polri. 

Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti justru membuka peluang kasus Budi Gunawan akhirnya dihentikan penyelidikannya.

"Kalau nanti misalnya sudah masuk ke penyidikan, bisa juga di-SP3. Tapi, yang dipastikan oleh KPK dan Polri ini masih penyelidikan karena penyidikannya dibatalkan putusan praperadilan," kata Badrodin. 

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Budi lantas menggugat penetapannya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Indra Akuntono)

Editor: Suprapto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help