KPK Vs Polri

Humas PN Jakarta Selatan: KPK Langgar Putusan Praperadilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melampaui batas waktu pelaksanaan putusan praperadilan.

Humas PN Jakarta Selatan: KPK Langgar Putusan Praperadilan
Wartakotalive.com/Dany Permana
Hakim Sarpin Rizaldi hendak memimpin sidang perdana praperadilan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka pemilik rekening mencurigakan oleh KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (2/2/2015). Sidang tersebut ditunda sampai minggu depan karena ketidakhadiran pihak tergug 

WARTA KOTA, PALMERAH— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melampaui batas waktu pelaksanaan putusan praperadilan yang dimenangkan Komjen Budi Gunawan. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Made Sutrisna mengatakan, putusan sidang praperadilan harus dilaksanakan tujuh hari setelah hakim mengetok palu.

"Putusan praperadilan bersifat final dan mengikat. Tujuh hari setelah putusan harus dijalankan," ujar Made saat dihubungi, Kamis (26/2/2015).

Diketahui, sidang praperadilan Budi Gunawan versus KPK dimenangkan pihak Budi. Hakim sidang memutuskan penetapan tersangka Budi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi batal demi hukum. Made mengatakan, seharusnya KPK mematuhi dan langsung menjalankan putusan sidang praperadilan.

Namun, saat ditanyakan apa sanksi jika tak melampaui batas waktu itu, Made tidak menjawab secara jelas. "Tinggal kesadaran masing-masing saja," ujar Made.

Diberitakan, hakim sidang praperadilan Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan pihak Budi atas KPK. Hakim memutuskan bahwa penetapan Budi sebagai tersangka adalah tidak sah secara hukum.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim Sarpin, yakni jabatan Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) adalah bukan termasuk penyelanggara negara atau penegak hukum.

Diketahui, Budi disangka pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi saat menjabat sebagai Karobinkar pada 2003 hingga 2006 silam. Pertimbangan lainnya, penetapan Budi sebagai tersangka tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Hakim berpendapat, keresahan masyarakat muncul ketika Budi ditetapkan sebagai Kapolri, kemudian baru ditetapkan sebagai tersangka.

Hakim Sarpin juga menyatakan bahwa surat perintah penetapan Budi sebagai tersangka tidak dikaitkan dengan kerugian negara Rp 1 miliar yang menjadi kewenangan KPK. Akan tetapi hanya sebatas penyalahgunaan wewenang saja.

Pihak Budi mempraperadilankan KPK atas penetapan dirinya menjadi tersangka. KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak lama setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan nama mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu ke DPR RI. (Fabian Januarius Kuwado)

Editor: Suprapto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved