Sekda: TKD Nggak Bisa Turun, Kalau Mendagri Nggak Teken

Imbas APBD belum diturunkan, 70.000 PNS belum mendapatkan tunjangan berdasarkan daftar kehadiran.

Sekda: TKD Nggak Bisa Turun, Kalau Mendagri Nggak Teken
Kompas.com/Alsadad Rudi
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah 

WARTA KOTA, GAMBIR - Sebanyak 70.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum mendapatkan uang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dinamis. Yaitu tunjangan berdasarkan daftar kehadiran.

Pasalnya, hingga kini APDB belum diturunkan.

"TKD belum bisa dibayar kalau anggarannya belum disahkan oleh Mendagri. Jadi enggak bisa. Tapi, kalau gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan istri, anak, tunjangan beras, misalnya boleh dibayarkan. Kita sudah usulkan dalam program mendahului. Tapi kalau tunjangan lain nanti bermasalah jika kita bayarkan. Sabar lah," kata Syaefullah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, di Balai Kota, Senin (23/2/2015).

Bahkan, lanjutnya, untuk gaji outsourcing sendiri sudah dibayarkan pihaknya. "Kita sudah minta suruh cairkan yang itu (outsourcing)," katanya.

Sementara untuk anggaran dana mendahului, bisa digunakan seperduabelas, dari anggaran yang diajukan. Anggaran itu sendiri, sudah terpakai untuk digunakan membeli konsumsi saat rapat.

"Memang pasti terganggu. Tapi kalau Kemendagrinya cepat evaluasi, saya pikir ini lebih cepat dari beberapa tahun lalu. Tapi pakai dana mendahului atau cadangan nggak boleh untuk membayar TKD," katanya.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Dian Anditya Mutiara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help