KPK Vs Polri

MA Kabulkan Kasasi 30 Kasus Praperadilan

Perdebatan soal bisa atau tidaknya putusan praperadilan diajukan kasasi ke Mahkamah Agung masih terus berlangsung.

MA Kabulkan Kasasi 30 Kasus Praperadilan
KOMPAS.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADO
Sidang gugatan praperadilan Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan saksi ahli Zainal Arifin Mochtar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2015). 

WARTA KOTA, PALMERAH— Perdebatan soal bisa atau tidaknya putusan praperadilan diajukan kasasi ke Mahkamah Agung masih terus berlangsung terkait putusan hakim yang membatalkan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan.

Namun, berdasarkan data Lembaga Kajian Untuk Independensi Peradilan (LeIP),  sudah ada 30 putusan praperadilan yang diajukan kasasi ke MA sepanjang tahun 2009-2011. "Pada kurun waktu 2009-2011, terdapat sekitar 130-an perkara yang diajukan kasasi padahal secara normatif tidak dapat diajukan kasasi," ujar Peneliti LeIP Arsil dalam diskusi di kantor YLBHI, Minggu (22/2/2015).

Arsil pun mencontohkan Kasus praperadilan Newmont di mana yang sebenarnya tidak bisa diterima oleh MA namun dalam praktiknya kasasinya diterima oleh MA. Dengan demikian, lanjut dia, akan menjadi pertanyaan publik apabila MA menolak permohonan kasasi.

"Berkaca dari penerapan hukum yang berbeda-beda tersebut, MA seharusnya menerima perkara kasasi ini agar menjaga kepastian dan keseragaman penerapan hukum. Jika MA menolak kasasi ini, maka MA sama saja mendiamkan kekacauan hukum dan melakukan diskriminasi," kata Arsil.

Beberapa hal yang harus dijawab oleh MA yakni soal pertimbangan hakim praperadilan Sarpin Rizal yang cukup kontroversial dalam mengabulkan gugatan Budi Gunawan. Misalnya, Sarpin menganggap KPK tidak menyelidiki Budi karena mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu bukanlah penegak hukum atau pun penyelenggara negara.

Selain itu, hakim Sarpin menganggap sah atau tidaknya penetapan tersangka masuk dalam objek praperadilan dengan mengutip pendapat saksi ahli yakni Guru Besar Universitas Parahyangan Bernard Arief Sidharta. Belakangan, Arief pun protes dan menganggap Sarpin salah mengartikan pernyataannya.

Dengan adanya kontroversi putusan Sarpin itu, KPK akhirnya mengajukan kasasi. Tim hukum beserta pejabat struktural KPK menilai, putusan praperadilan memberatkan KPK sehingga perlu dilakukan upaya hukum. Pengajuan kasasi ini ditangani oleh Biro Hukum KPK pada tanggal 20 Februari. (Sabrina Asril)

Editor: Suprapto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved