Peternakan

Jakarta Buka Peternakan Sapi di NTT, KDS: Terlalu Jauh!

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun peternakan sapi di NTT disambut baik oleh Komite Daging Sapi DKI.

Jakarta Buka Peternakan Sapi di NTT, KDS: Terlalu Jauh!
istimewa
Ilustrasi : Presiden SBY menyumbangkan sapi seberat 1075 kg pada saat Idul Adha, Minggu (5/10/2014) 
WARTA KOTA, GAMBIR - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun peternakan sapi di Nusa Tenggara Timur (NTT) disambut baik oleh Komite Daging Sapi (KDS) DKI Jakarta. Pasalnya, peternakan itu, bisa memenuhi kebutuhan daging sapi di Jakarta, yang per harinya mencapai mencapai 160 ton atau 58.400 ton per tahun. Namun, pihak KDS menganggap, pemilihan tempat NTT untuk peternakan tersebut, terlalu jauh. "Pemilihan tempat tersebut, harus dikaji terlebih dahulu. Karena kalau hanya membangun peternakan lebih baik yang tidak jauh dari Jakarta. Seperti Lampung, Banten, dan Jabar," kata Sarman Simanjorang, Ketua DKI Jakarta, Jumat (20/2/2015). Pasalnya, Sarman yakin, bahwa wilayah tersebut, masih potensial untuk dijadikan peternakan. Apalagi letaknya lebih dekat dengan Jakarta. "Dibandingkan di NTT, terlalu jauh. Kalau NTT sebaiknya difokuskan sebagai salah satu sentra pemasok di DKI Jakarta," kata Sarman. Selain jarak, menurut Sarman, juga harus dilihat masalah infrastrukturnya apakah sudah memadai atau belum. Pasalnya, saat ini Indonesia belum memiliki kapal pengangkut sapi. "Perlu dilihat juga, apakah NTT sudah ada RPH (rumah pemotongan hewan) berstandar internasional dan coldstorage (tempat pendingin daging). Jadi daging yang dikirim ke Jakarta masih tetap fresh," kata Sarman. Saat ini sendiri, menurut Sarman, jumlah populasi di NTT kurang lebih 850.000 ekor sapi. Sementara, kebutuhan DKI Jakarta mencapai 2.000 ekor per hari. "Sapi-sapi di NTT umumnya dimiliki pribadi oleh masyarakat. Tapi mereka kerap enggan menjual sapi-sapinya padahal pasar membutuhkan. Mereka baru akan menjualnya jika sedang butuh dana, untuk kuliahkan anaknya ataupun hajatan. Hal ini juga yang harus diperhatikan oleh Pemerintah," kata Sarman.
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved