KPK Vs Polri

Setara : Keputusan Jokowi Akhiri Ketegangan KPK-Polri

Setara Institute menilai keputusan Presiden Jokowi terkait KPK-Polri untuk sementara dapat mengakhiri ketegangan antardua institusi hukum itu.

Setara : Keputusan Jokowi Akhiri Ketegangan KPK-Polri
Warta Kota/Alex Suban
Ilustrasi : Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap pemerintah terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri di Istana Bogor, Jumat (23/1/2015) sore didamping Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua KPK Abraham Samad, dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. 
WARTA KOTA, JAKARTA - Setara Institute menilai keputusan Presiden Jokowi terkait KPK-Polri untuk sementara dapat mengakhiri ketegangan antardua institusi hukum tersebut, meskipun belum cukup menyelamatkan institusi KPK. "Sangat disayangkan, Presiden Jokowi sama sekali tidak bersikap atas kriminalisasi lanjutan terhadap pimpinan dan penyidik KPK," kata Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Rabu (18/2/2015). Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengambil keputusan dengan membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengajukan calon baru Komjen Badrodin Haiti ke DPR. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengeluarkan keppres pemberhentian Abraham Samad serta Bambang Widjojanto sebagai pimpinan KPK dan sekaligus menunjuk tiga pelaksana tugas pimpinan KPK yang baru. Menurut Hendardi, pada kasus pimpinan dan penyidik KPK, Presiden Jokowi mengambil jalan aman dengan mengafirmasi status tersangka Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dengan cara segera menggantikannya dan menunjuk plt pimpinan baru KPK. Ia mengatakan, sikap 'netral' Presiden Jokowi atas kriminalisasi lanjutan yang mengarah pada kelumpuhan KPK ini jelas telah mengundang banyak penumpang gelap yang menghendaki KPK lumpuh. "Presiden Jokowi mesti sungguh-sungguh mengawal pemulihan kelembagaan KPK pascapenetapan dua pimpinannya sebagai tersangka," katanya. Menurut dia, Presiden Jokowi harus mengefektifkan posisinya sebagai atasan Kapolri guna memastikan Polri tidak melakukan langkah-langkah kontraproduktif pada KPK. "Kriminalisasi lanjutan tetap mengancam para pegawai dan institusi KPK. Karena dengan potensi kriminalisasi, maka sulit bagi siapapun untuk bekerja dan mengabdi memberantas korupsi," kata Hendardi. (Antara)
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved