KPK Vs Polri

Mahasiswa Muhammadiyah Minta Jokowi Memihak Rakyat

Belasan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, Rabu, menggelar aksi teatrikal tentang KPK-Polri meminta Presiden Jokowi agar memihak rakyat.

Mahasiswa Muhammadiyah Minta Jokowi Memihak Rakyat
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
Ilustrasi : Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, melakukan aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Jumat (23/1/2015). 
WARTA KOTA, JAKARTA - Belasan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, Rabu (18/2/2015), menggelar aksi teatrikal tentang KPK-Polri untuk meminta Presiden Joko Widodo agar memihak rakyat. "Presiden jangan memihak korporasi dan politisi yang hanya mengincar kekuasaan," kata mahasiswa Jurusan Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Zaki Astofani dalam orasinya. Dalam aksi di depan Gedung Inspire Universitas Muhammadiyah Surabaya itu, belasan mahasiswa mengenakan topeng cicak, buaya, banteng, badak, kambing hitam, tikus, katak dan sebagainya. Semua "binatang" itu membawa tali yang dililitkan pada "cicak", lalu semuanya mengitari, sehingga tali itu semakin melilit "cicak" dari waktu ke waktu. Cicak itu membawa poster bertuliskan "Where Are You Mr President". "Itulah simbol KPK dan Polri yang diadu dan disandera oleh kepentingan korporasi dan politisi, sehingga Freeport pun diperpanjang dan koruptor BLBI pun melenggang bebas," kata Zaki Astofani. Menurut aktivis IMM Jatim itu, KPK dan Polri sebagai penegak hukum itu harus dilindungi dan bukan diadu untuk kepentingan korporasi dan politisi yang hanya memikirkan kekuasaan dan bukan memikirkan rakyat. "Karena itu, kami menuntut Presiden untuk bersikap tegas dan sikap tegas itu harus memihak rakyat, bukan memihak korporasi atau politisi yang hanya mengincar kekuasaan. Kalau Presiden memihak rakyat, maka rakyat ada di belakangnya melawan korporasi dan politisi," kata Zaki. Secara terpisah, pengamat politik Unair Aribowo MA berpendapat kalkulasi Presiden Jokowi dalam polemik KPK-Polri akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat kepadanya. "Kalau kalkulasi dia keliru, maka kepercayaan masyarakat akan turun, tapi kalau kalkulasi dia tepat, maka masyarakat akan di belakangnya," kata Zaki. Namun, katanya, Presiden tidak hanya dilematis dalam masalah KPK-Polri, melainkan Presiden juga akan berada dalam posisi dilematis dalam menentukan antara wakil rakyat (DPR) dan rakyat. "Bisa jadi, kalau dia memihak rakyat, maka dia akan berhadapan dengan DPR, tapi sebaliknya kalau dia memihak DPR, maka rakyat akan menyalahkannya, karena itu Presiden harus memilih kalkulasi untuk keluar dari dilema," kata Zaki. (Antara)
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved