KPK Vs Polri

Komjen BG dan KPK yakin Sama-sama Menang Praperadilan

Komjen BG dan KPK sama-sama yakin akan memenangkan atas putusan dari hakim tunggal Sarpin Rizaldi dalam praperadilan itu.

Komjen BG dan KPK yakin Sama-sama Menang Praperadilan
KOMPAS.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADO
Sidang gugatan praperadilan Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan saksi ahli Zainal Arifin Mochtar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2015). 

WARTA KOTA, CILANDAK— Sidang permohonan praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak akhir di Pengadilan Negeri (PN) nJakarta Selatan, Senin (16/2). Kedua belah pihak yakin akan memenangkan atas putusan dari hakim tunggal Sarpin Rizaldi dalam praperadilan itu.

Fredrich Yunaldi, salah satu kuasa hukum Budi Gunawan, optimistis pihaknya akan menang. Alasannya, KPK tidak mampu memperlihatkan dua alat bukti terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka.

"KPK tidak sanggup memperlihatkan dua alat bukti," ‎kata Fredrich saat dihubungi, Senin (16/2).

Dia menambahkan bahwa ‎ saksi yang diajukan KPK juga tidak memiliki kapasitas. Pasalnya, Undang-undang KPK disebut hukum acara dan putusan MK dikatakan salah.

"Mereka tidak mengerti putusan MK itu setara dengan undang-undang," ‎ucapnya.

Karena itu, Fredrich yakin permohonan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan akan dikabulkan oleh hakim. Apabila kalah, Fredrich mengaku tidak ada upaya hukum lain yang akan diajukan oleh pihaknya. "Tidak ada plan B dan saya yakin 100 persen dikabulkan," tandasnya.‎

Sementara itu salah sat‎u kuasa hukum KPK, Rasamala Aritonang yakin KPK akan menang. Keyakinan itu disebabkan objek permohonan yang diajukan Budi Gunawan bukan kewenangan praperadilan.

"Objek permohonan praperadilan bukan kewenangan praperadilan oleh karenanya permohonan tersebut secara hukum haruslah ditolak," kata Rasamala.

Rasamala menyatakan berdasarkan fakta persidangan baik bukti surat, saksi, maupun ahli ‎dapat disimpulkan bahwa penetapan sah tidaknya tersangka tidak masuk kategori upaya paksa. Sehingga tidak menjadi kewenangan praperadilan.

Kemudian, dari bukti surat dan saksi fakta menyimpulkan bahwa penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. "Sehingga, sah secara hukum," ucap Rasamala.

Berdasarkan keterangan ahli, menurut Rasamala, dapat disimpulkan bahwa meskipun pimpinan KPK kurang dari lima orang, namun sepanjang keputusan penetapan tersangka dilakukan bersama-sama maka memenuhi prinsip kolektif kolegial.

"Kami optimis hakim praperadilan akan memutus dengan benar sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku," kata dia

Penulis: Bintang Pradewo
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved