KPK Vs Polri

Hakim Sarpin Kabulkan Permohonan Komjen BG dengan Berbagai Pertimbangan

Penetapan hakim tunggal Sarpin Rizaldi ‎yang menyatakan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan tidak sah karena berbagai pertimbangan.

Hakim Sarpin Kabulkan Permohonan Komjen BG dengan Berbagai Pertimbangan
Wartakotalive.com/Dany Permana
Hakim Sarpin Rizaldi memimpin sidang praperadilan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka pemilik rekening mencurigakan oleh KPK. 

WARTA KOTA, JAKARTA - Penetapan hakim tunggal Sarpin Rizaldi ‎yang menyatakan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan tidak sah karena berbagai pertimbangan.

Salah satunya, perkara Budi Gunawan bukanlah masuk dalam kewenangan KPK.

Budi Gunawan dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK ketika dia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri. Hakim Sarpin mengatakan jabatan Budi Gunawan saat itu adalah eselon 2, sedangkan objek kewenangan KPK adalah pada eselon 1.

"Ternyata jabatan Kepala Biro Binkar adalah jabatan adminstrasi golongan eselon 2, dan tidak termasuk dalam golongan penyelengggara negara karena tidak masuk eselon 1," kata Hakim Sarpin, di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015).

Dia menambahkan bahwa Budi Gunawan tidak termasuk dalam penegak hukum. Lantaran, tidak mempunyai kewenangan melaksanakan tugas-tugas menegakkan hukum.

Dari unsur itu penetapan tersangka Budi Gunawan menimbulkan keresahan di masyarakat juga tidak terpenuhi.

Menurut Hakim, Budi Gunawan dikenal masyarakat saat dia dicalonkan menjadi Kapolri.

"Menimbang saat pemohon menjabat sebagai Karo Binkar, masyarakat tidak mengenal pemohon. Masyarakat baru kenal ketika ditetapkan sebagai calon Kapolri, sehari sebelum fit and proper test ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sehingga kualfikasi mendapat perhatian keresahan masyarakat tidak terpenuhi," tutur Hakim.

Objek kewenangan KPK, perkara yang menimbulkan kerugian negara Rp 1 miliar. Dalam perkara BG pasal yang disangkakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang tidak mengatur mengenai tentang kerugian negara. Oleh sebab itu, bukan wewenang dari KPK.

Penulis: Bintang Pradewo
Editor: Lucky Oktaviano
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help