5,4 Hektar Lahan Tol Bocimi Belum Dibebaskan

Total lahan di Kota Bogor yang terkena proyek tol Bocimi seluas 36 hektar dan baru 85 persen dibebaskan atau sekitar 31 hektar.

5,4 Hektar Lahan Tol Bocimi Belum Dibebaskan
Warta Kota/Soewidia Henaldi
Pencanangan Tol Bocimi. 

WARTA KOTA, BOGOR - Sebanyak 5,4 hektar lahan untuk proyek tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di Kota Bogor belum dibebaskan. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor, Yulia Jaya Nirmawati mengatakan, total lahan di Kota Bogor yang terkena proyek tol Bocimi seluas 36 hektar dan baru 85 persen dibebaskan atau sekitar 31 hektar.

"Masih sekitar 15 persen lagi atau sekitar 5,4 hektar lagi yang belum dibebaskan. Lahan yang belum dibebaskan ini terletak di 5 kelurahan di Kecamatan Bogor Selatan, saat ini masih dalam proses pembebasan," ujar Yulia Jaya, Rabu (11/2).

Yulia Jaya Nirmawati menjelaskan, pihaknya diberikan target oleh pemerintah pusat agar ganti rugi pembebasan lahan milik warga yang belum selesai harus tuntas hingga akhir 2015 ini.

"Berdasarkan ketentuan dan Peraturan pemerintah batas akhir pembebasan lahan untuk tol Bocimi sesi 1 sudah harus beres pada tahun 2015 ini, " katanya.

Dia mengatakan, jika ada beberapa pemilik tanah yang lahannya belum dibebaskan disebabkan karena belum ada kesepakatan harga ganti rugi. Untuk itu pihaknya melakukan cara konsinyasi atau menitipkan dana ganti rugi tersebut di pengadilan.

"Jika hingga batas yang sidah ditentukan tidak ada kesepakatan maka kami akan memasukan dalam konsinyasi atau menitipkan dana tersebut," katanya.

Menurut Yulia, ketentuan konsinyasi atau penitipan dana ke pengadilan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 junto 65 tahun 2006. "Dasar hukum ini ditegakan jika karena pengadaan tanah ini untuk kepentingan umum, dan tol Bocimi ini merupakan kepentingan umum," ujarnya.

Dalam ketentuan tersebut, maka pemilik lahan akan mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan nilai yang ditaksir oleh tim apresial.

Sementara itu, sejumlah warga kampung Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan yang lahanya belum dibebaskan meminta agar pembangunan tol Bocimi ditunda sebelum pengembang membayar ganti rugi lahan milik mereka.

"Sampai saat ini kami dan pemilik lahan lain yang belum dibebaskan akan tetap bertahan di rumah, sebelum ada ganti rugi yang sesuai," ujar Sugandi Ketua RW 5, Kelurahan Harjasari.

Menurut dia, di kampungnya masih ada 60 bidang tanah milik sebanyak 45 Kepala Keluarga (KK) belum dibebaskan oleh pemerintah untuk pembangunan Tol Bocimi. Karena tidak pernah ada titik temu antara pemerintah dengan warga,

"Tanah kita dihargai Rp700 ribu per meter, tapi kita minta Rp 3 juta per meter," katanya.

Menurutnya, lahan itu sudah menjadi warisan turun temurun, dan pihaknya tidak terima jika dibayar Rp 700 ribu per meter, karena warga tidak akan bisa membeli tanah kembali. "Kami yang terkena dampak pembangunan Tol Bocimi minta dibebaskan secepatnya dan seadil-adilnya," ujarnya.

Penulis: Soewidia Henaldi
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved