KPK Vs Polri

Guru Besar UI Tanggapi Pernyataan Pramono Anung

Tim Independen menanggapi pernyataan politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung.

Guru Besar UI Tanggapi Pernyataan Pramono Anung
Kompas.com
Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2015). 

WARTA KOTA, PALMERAH—Tim konsultatif independen bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menangani kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Tim menanggapi pernyataan politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung.

Pramono menyarankan agar Presiden Joko Widodo  lebih mendengar masukan lembaga negara dibandingkan Tim Konsultatif Independen untuk menyelesaikan kemelut KPK dan Polri.

Anggota Tim konsultatif independen yang merupakan ahli hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menegaskan,  Presiden meminta masukan tentu bisa dari mana saja sesuai  keinginan prerogatifnya. Bisa dari lembaga formal atau beliau bisa minta tokoh-tokoh yang Presiden Jokowi percaya.

"Nah kita-kita ini kan diundang oleh Presiden hari minggu. Presiden sendiri yang minta saat itu masukan. Lalu presiden bilang dari waktu ke waktu bisa dimintakan saran dan masukan," jelas Hikmahanto ketika dihubungi, Kamis (29/1/2015).

Pramono Anung juga mempertanyakan dasar hukum tim independen dalam memberikan rekomendasi kepada Kepala Negara.

Menanggapi hal itu, Hikmahanto menjelaskan, payung hukum keppres itu dalam Kaitannya mendapat fakta, data dan informasi apakah didapatkan dari institusi atau tidak.

"Dulu tim 8 bisa mengundang Karena ada landasan hukum. Kalau sekarang tentu tidak bisa," paparnya.

Perlu diingat, tegas Hikmahanto, Presiden Jokowi yang mengundang tim independen bertemu di Istana Kepresidenan untuk mendapatkan masukan dan saran. "Kemarin kita datang Karena diminta datang oleh Presiden, bukan atas kemauan kita," tandasnya.

Selain itu, imbuhnya, tim sembilan yang dipimpinnya Buya Syafii Maarif itu dibentuk juga untuk mewakili publik yang banyak ingin tahu dan bisa memberikan masukan yang obyektif kepada Presiden terkait nasib Komjen pol Budi gunawan sebagai calon Kapolri terpilih yang sedang memiliki masalah hukum dengan status tersangka.

Jangan dilantik

Tim konsultatif independen bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menangani kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri menyarankan Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengundurkan diri dari calon Kapolri.

"Yang paling bagus ya dia mundur. Tapi itu mungkin ya," ungkap anggota tim independen  Syafii Maarif, Di kompleks Istana Negara, jakarta, Rabu (28/1/2015).

Penulis: Sri Handriyatmo Malau
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help