Pedagang Kaki Lima

Jakarta Barat Serius Tangani Pedagang Kaki Lima

Niat Pemkot Administrasi Jakarta Barat untuk membuat wilayahnya bersih dari PKL dibuktikan dengan penertiban serentak di sejumlah wilayah.

Jakarta Barat Serius Tangani Pedagang Kaki Lima
Wahyu Tri Laksono
Penertiban PKL di Taman Fatahillah, Tamansari, Jakarta Barat, Senin (19/1/2015). 

WARTA KOTA, KALIDERES - Niat Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat untuk membuat wilayahnya bersih dari PKL bukan hanya wacana saja. Itu dibuktikan dengan penertiban yang dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah, yakni Tegal Alur dan Kawasan Taman Fatahillah.

Penertiban di Tegal Alur misalnya, total ada 10 Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kamal Benda, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat ditertibkan. Para PKL yang ditertibkan ini terletak di RT 01, 011, 014 RW 09.

Menurut Lurah Tegal Alur, Anik Sulastri, sebenarnya para PKL tersebut sudah ditertibkan pada bulan Desember 2014. Saat ditertibkan waktu itu, total ada sekitar 50 PKL. Tetapi sayangnya mereka kembali lagi berjualan.

"Iya 10 PKL ini bandel, kemarin sudah ditertibkan karena tak dijaga kembali PKL tersebut kembali lagi. Nah sekarang sudah kami jaga dan kami pastikan tak akan kembali lagi," ucap Anik, Senin (19/1/2015).

Anik melanjutkan, para PKL tersebut sudah membuat ketidaknyamanan. Karena berada di atas trotoar, ada pula yang berjualan di atas saluran.

"Menganggu kenyamanan warga, suka bikin macet jalan soalnya," tutur lurah berkerudung tersebut.

Pantauan Warta Kota di lokasi, lapak-lapak tersebut terbuat dari triplek. Sehingga mudah untuk ditertibkan, para PKLnya tidak ada yang melakukan perlawanan.

Puluhan petugas Satpol PP dari Kelurahan Tegal Alur dan Kecamatan Kalideres yang menertibkan bangunan tersebut. Mereka membongkar lapak serta mengangkutnya ke truk yang sudah disediakan. Beberapa pedagang sempat mengambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan.

Purwati (36) penjual rokok serta minuman mengaku terpaksa kembali ke tempat tersebut karena tak memiliki alternatif tempat lain. Apalagi berjualan rokok ini merupakan satu-satunya usaha yang bisa dirinya lakukan lantaran suaminya sudah lama menganggur.

"Yah saya usaha dari sini, di sini kan gratis. Saya enggak bisa kalo yang bayar, hasil dari berjualan kan untuk biaya bayar kontrakan," tutur ibu yang sudah berjualan setahun tersebut di lokasi.

Sementara itu di Kawasan Kota Tua, pihak Kecamatan Tamansari juga melakukan penertiban. Total ada 50 lapak gerobak PKL yang diangkut petugas Satpol PP.

Menurut Camat Tamansari, Paris Limbong, ini sebagai wujud penataan kawasan Kota Tua agar kawasan ini tertib. Apalagi Jumat kemarin Walikota Jakarta Barat, Anas Effendi juga melakukan aksi pungut sampah. Aksi tersebut sebagai bentuk mulainya operasi tangkap tangan (ott) yang akan dimulai senin ini.

"Iya kami tertibkan PKL sekaligus sosialisasi OTT bagi pembuang sampah sembarangan yang dikenakan denda sebesar Rp 500 ribu," tutur Paris kepada wartawan, Senin (19/1/2015).

Paris menjelaskan total petugas yang dikerahkan sebanyak 150 dari Satpol PP, Polsek, Koramil dan juga beragam komunitas yang ada di Kota Tua. Saat ditertibkan PKL sempat berteriak meminta relokasi yang layak.

Anton (38) pedagang es kelapa meminta pihak Pemkot jangan hanya melakukan penertiban dan pelarangan. Tetapi juga memberikan solusi bagi para pedagang.

"Apa-apa main ditertibkan saja, kami kan juga butuh makan. Kami buat hidup sehari-hari berasal dari jualan di Taman Fatahillah," ujarnya.

Pantauan Warta Kota, bukan hanya lapak PKL tapi keberadaan mobil-mobil antik yang digunakan untuk berbisnis foto juga ditertibkan. Pasalnya listrik yang diambil usaha mobil antik tersebut merupakan ilegal.

Sementara itu di Kecamatan Palmerah lebih memilih untuk melakukan pendataan para PKL supaya bisa terdaftar dan bisa berjualan. Pendataan akan dilakukan sejak selama sepekan ini.

"Kami lebih pilih pendataan daripada penertiban. Karena kalau ditertibkan pasti mereka kembali lagi," ucap Camat Palmerah, Zery Ronazi, Senin (19/1/2015).

Dirinya mengatakan sudah berulang kali melakukan penertiban, tetapi mereka selalu kembali berjualan di trotoar serta tempat umum lainnya. Makanya pihaknya lebih baik mendatanya.

"PKL yang punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta dan memiliki kartu Debit Bank DKI," katanya.

Zery menegaskan total saat ini ada 80 pedagang yang terdaftar di Kelurahan Palmerah. Pihaknya memastikan, dalam sepekan akan terdaftar semua pedagangnya.

"Nah setelah didata akan ditunjuk koordinator dari setiap wilayah yang ada di Palmerah. Nantinya pedagang yang sudah terdaftar dibolehkan berjualan di pinggir jalan. Yang enggak terdaftar kami larang dan tertibkan," ujar mantan Camat Kalideres tersebut. (Wahyu Tri Laksono)

Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved