WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Inilah Beda Pejabat DKI yang Masuk TGUPP dan Distafkan

Perombakan besar-besaran di Pemprov DKI Jakarta membuat para pejabat setingkat Kepala Dinas dimutasi ke TGUPP.

Inilah Beda Pejabat DKI yang Masuk TGUPP dan Distafkan
Warta Kota/Bintang Pradewo
Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) I Made Karmayoga yang kini masuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). 

WARTA KOTA, JAKARTA - Perombakan besar-besaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta membuat para pejabat eselon II setingkat Kepala Dinas dimutasi ke Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Bahkan, ada pula langsung distafkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang merupakan kepala tim seleksi dan promosi terbuka, I Made Karmayoga menuturkan bahwa beberapa orang yang masuk ke TGUPP masih mempunyai kewibawaan seperti pejabat eselon II. Walaupun, orangnya yang masuk dalam TGUPP tanpa eselon.

"Salah satu syarat masuk ke TGUPP harus ada kewibawaan. Dengan itu bisa menunjukkan perannya. Karena TGUPP masih bisa memberikan saran, kritik, dan memonitor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," kata Made saat dihubungi Warta Kota di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (3/1/2015).

Dia menjelaskan bahwa menjadi staf di TGUPP masih mendapatkan TKD sebanding dengan pejabat eselon II.

Namun, untuk gaji telah ditetapkan ditingkat nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2014 tentang perubahan keenam belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS.

"Kalau gaji sesuai dengan standar nasional dan tergantung dari masa kerja dikali dengan golongan PNS itu. Untuk TKD sekitar Rp 24 juta sampai Rp 28 juta," kata dia.

Sementara untuk staf sendiri tidak mendapatkan tunjangan dari Pemprov DKI. Seperti tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan eselon. Mereka hanya mendapatkan gaji sesuai dengan masa kerja dan tunjangan staf sebesar Rp 3,5 juta.

"Kalau sudah jadi staf tunjangan lain-lainnya sudah tidak mendapatkan. Seperti karyawan biasa dan tunjangan jabatan tidak ada," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan bahwa ada tiga pejabat yang masuk ke dalam TGUPP. Seperti mantan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Wiriyatmoko, Asisten Sekda Bidang Perekonomian, Hasan Basri Saleh dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, I Made Karmayoga.

"Sekarang TGUPP berjumlah sembilan orang. pak Moko, pak Hasan Basri dan pak Made," tutur Saefullah.

Sebelumnya, TGUPP diisi oleh enam orang yaitu Sarwo Handayani yang menjabat sebagai Ketua TGUPP. Kemudian, Sekretaris TGUPP, M Yusuf. Sedangkan para anggota TGUPP seperti Taufik Yudi Mulyanto, Sugiyanta, Ipih Ruyani dan Sugeng Irianto.

Sementara itu, untuk Kepala Dinas yang distafkan yaitu Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar, Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP), Iwan Setiawan, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Jonathan Pasodung.

Penulis: Bintang Pradewo
Editor: Lucky Oktaviano
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help