Haji Lulung: Dia Memecat Saya Keliru

Lulung mengaku pemecatannya dari PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy (Romi) salah kaprah

Haji Lulung: Dia Memecat Saya Keliru
Kompas.com
Abraham Lunggana atau Haji Lulung, Ketua DPW PPP 

WARTA KOTA, KEBON SIRIH - Hampir selama seminggu akhirnya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abraham Lulung Lungana kembali mengantor di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/11). Dia mengaku pemecatannya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy (Romi) salah kaprah.

Sehingga, otomatis dia tetap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Jakarta dan Wakil Ketua DPR DKI Jakarta. Dia menjelaskan pemecatannya dari Ketua DPW PPP DKI Jakarta merupakan sesuatu yang keliru, selain itu ia minta Romi untuk malukan taubatan nasuha atas tindakannya yang dianggap dzolim.

"Dia memecat saya itu keliru. Saya minta dia untuk melakukan taubatan nasuha saja. Selain itu, saya minta maaf kepada masyarakat atas konflik internal ini. Konflik ini terjadi karena ada orang dzolim yang ingin memenuhi syahwat kekuasaan," kata pria yang akrab disapa Haji Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/11).

Dia menganggap keputusan pemecatan dirinya merupakan keputusan orang dzolim. Pasalnya, belum ada keputusan yang inkrah dari Kemenkumhan dan MA. Hal ini dikarenakan kubu Surya Dharma Ali masih mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) tentang keputusan pengangkatan Romy.

"Namanya juga keputusan orang dizolim. Romi memutuskan pemecatan tersebut dengan menggunakan pasal nggak sabar," ucapnya.

Kemudian, Haji Lulung menambahkan pemecatan terhadap dirinya dan memasukan orang-orangnya hanya untuk memenuhi syahwat politiknya untuk mendapatkan kekuasaan dan menyelamatkan diri dari dugaan-dugaan kasus yang melilit mantan Sekjen partai berlambang Kabah tersebut.

"Dia mau pindahkan PPP dari Koalisi Merah Putih kepada Koalisi Indonesia Hebat. Kenapa demikian? karena Romi ingin kasusnya selesai dan mendapat kekuasaan," tuturnya.

Menurutnya berdasarkan pendaftaran gugatan nomor 6 PTUN 217/2014/ PTUN bahwa keputusan pengangkatan Romahurmuziy menjadi Ketua Umum PPP belum selesai.

Penulis: Bintang Pradewo
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help