PTUN Larang Menkumham Tentukan Kepengurusan PPP

PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PPP kubu Suryadharma Ali untuk menunda keputusan Menkumham

PTUN Larang Menkumham Tentukan Kepengurusan PPP
dok. google
Lambang Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

WARTA KOTA, PALMERAH - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan PPP Kubu Suryadharma Ali (SDA) pimpinan Djan Faridz untuk menunda keputusan Menkumham Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, yang mensahkan kepengurusan PPP kubu Romahurmuzy alias Romy.

Penetapan PTUN Jakarta atas gugatan SK Menkumham itu tertuang dalam putusan Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tertanggal Kamis 6 November 2014.

Selain mengabulkan gugatan PPP Kubu SDA pimpinan Djan Faridz, agar menunda pelaksanaan pengesahan kepengurusan PPP kubu Romy, PTUN juga memerintahkan kepada Menkumham agar tidak melakukan tindakan-tindakan pejabat tata usaha negara lainnya dalam hal ini yang berhubungan dengan Surat Keputusan untuk pengesahan kepengurusan PPP, sampai adanya islah antar elite PPP yang bersengketa.

Demikian diungkapkan Humphrey R Djemat, Kuasa Hukum PPP Hasil Muktamar Kubu SDA dengan Ketum Djan Faridz, dalam siaran persnya kepada Warta Kota, Jumat (7/11/2014) malam. "Kami minta semua pihak terkait agar mentaati putusan dan penetapan PTUN yang mengikat ini," kata Humphrey.

Ia menjelaskan dalam point ke 3 Penetapan PTUN Jakarta, Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tertanggal Kamis 6 November 2014 itu, Menkumham dilarang menentukan kepengurusan PPP yang sah lewat surat keputusan lainnya sampai adanya islah diantara para elite PPP yang bersengketa.

"Termasuk dalam hal ini penerbitan surat-surat keputusan tata usaha negara yang baru, atau mengenai hal yang sama, sampai dengan adanya islah antara para elite PPP yang bersengketa," ujarnya.

Selain itu, kata Humphrey, PTUN juga telah memerintahkan panitera atau wakil panitera PTUN Jakarta untuk menyampaikan dan memberitahukan berlakunya penetapan atau putusan ini kepada pihak-pihak yang bersengketa, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga ia yakin Menkumham sudah mengetahui hal ini dan akan mentaatinya.

"Sesuai dengan asas erga omnes yang berlaku dalam hukum Tata Usaha Negara, maka penundaan pelaksanaan keputusan Menkumham ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat," katanya.

Menurutnya, seluruh pihak terkait yang berkepentingan terhadap Keputusan Menkumham No. M.HH-07.AH.11.01, wajib patuh terhadap penundaan pelaksanaannya. "Pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penundaan ini akan memiliki akibat, baik secara yuridis maupun administrasi," kata Humphrey.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Dian Anditya Mutiara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help