Kebutuhan Hiburan dan Transportasi Buruh Masuk Survei Pemkot Bekasi

Kebtuhan hiburan dan transportasi buruh di Kota Bekasi akan masuk dalam kegiatan survei untuk menentukan upah.

BEKASI, WARTA KOTA- Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi dasar bagi penetapan upah minimum kota (UMK) Kota Bekasi masih kurang 2 item dari 60 item yang dijadikan bahan survei.

Kepala Bidang Penempatan Kerja Disnakertrans Kota Bekasi, Sajekti Rubiah mengatakan, kedua item yang belum disurvei tersebut adalah item hiburan dan transportasi.

Menurut Sajekti Rubiah, item hiburan yang dimaksud adalah harga tiket masuk lokasi hiburan, yaitu menonton film di bioskop sebanyak dua kali dalam sebulan selama setahun.

"Rencananya, tiket masuk hiburan yang akan disurvei adalah tiket nonton bioskop di Mega Bekasi Hypermall, dan di Bekasi Trade Center," ungkap salah satu anggota Dewan Pengupahan Kota (Depeko) itu, menjawab Warta Kota, Senin (27/10).

Sementara untuk survei ongkos transportasi, kata Sajekti Rubiah, masih menunggu kejelasan kenaikan harga Bahan Bakar Migas (BBM). "Selasa (28/10) rencananya rapat lagi di tingkat Depeko," imbuhnya.

Proses survei harga pasar sebelumnya sudah dilakukan di tiga pasar tradisional yaitu Pasar Bantargebang, Pasar Baru, dan Pasar Kranji. Penentuan tiga pasar itu berdasarkan kesepakatan di tingkat Depeko Bekasi.

"Pasar Bantargebang dipilih karena banyak komunias buruh disana. Pasar Baru dpilih karena merupakan daerah lintasan. Pasar Kranji dipilih sebagai penyeimbang," terang Sajekti.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi, Abdul Iman menargetkan pembahasan Upah Minim Kota 2015 itu selesai Jumat (7/11) pekan depan.

"Kami upayakan agar bisa selesai sebelum batas waktu pelaporan ke Gubernur Jabar. Batas waktu pelaporan kan Senin (9/11) depan," tuturnya.

Menurut Abdul Iman, proses pembahasan UMK 2015 oleh Depeko Bekasi sejauh ini masih kondusif, baik itu dari unsur pekerja maupun perwakilan pengusaha.

Permintaan kenaikan UMK 2015 yang diusulkan oleh unsur pekerja di Kota Bekasi adalah sebesar 30 persen. "Itu sesuai permintaan kenaikan di wilayah DKI Jakarta," katanya

Penulis: Ichwan Chasani
Editor: Tri Broto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help