Apindo Minta Rano Cabut SK UMS Kabupaten Serang

Dewan Pengurus Apindo Banten meminta agar Plt Gubernur Banten mencabut SKM UMS yang sudah disahkan

Apindo Minta Rano Cabut SK UMS Kabupaten Serang
Warta Kota/Banu Adikara
Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten, Deddy Djunaedi 

WARTA KOTA, TANGERANG - Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten meminta agar Pelaksana Tugas Gubernur Banten, Rano Karno mencabut SK UMS (Upah Minimum Sektoral) Kabupaten Serang yang sudah disahkan dan ditandatangani Rano pada 1 Oktober lalu.

Seperti yang sudah diberitakan Wartakotalive.com, Rano menandatangani SK UMS Kabupaten Serang 2015 dan telah memutuskan upah sebesar Rp 2,4 juta per bulannya.

Hal ini mendapat tentangan dari Apindo Banten karena Rano menandatangani SK tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan rapat dan koordinasi dengan Apindo Banten dan dewan pengupahan.

"Kami minta SK ini segera dicabut dan diproses ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan Rano ini bisa menimbulkan efek domino negatif terhadap dunia usaha Banten. Ini adalah kejadian pertama," ujar Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten, Deddy Djunaedi pada Rabu (15/10/2014).

Deddy mengatakan, adanya contoh SK tak sesuai prosedur ini bisa membuat daerah lain mengekor. Padahal sampai saat ini, Apindo masih melakukan pembahasan UMP, UMK dan UMSK. "Ini kan jadi contoh yang buruk sekali. Kalau dibiarkan, bisa-bisa semua buruh daerah lain melakukan desakan dengan patokan SK ini," kata Deddy.

Penulis: Banu Adikara
Editor: Dian Anditya Mutiara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help