Korut Kecam Aksi HAM PBB

Pyongyang melabeli upaya itu sebagai sebuah campur tangan dalam urusan internal negara komunis itu.

Korut Kecam Aksi HAM PBB
Warta Kota/Istimewa
Kantor PBB. 

WARTA KOTA, SEOUL - Korea Utara, Senin, mengecam upaya Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mengambil tindakan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia di negara itu.

Pyongyang melabeli upaya itu sebagai sebuah campur tangan dalam urusan internal negara komunis itu.

PBB dilaporkan tengah menyusun resolusi yang akan membawa situasi HAM Korea Utara ke pengadilan internasional. Resolusi tersebut harus disetujui oleh Dewan PBB terkait dan Majelis Umum agar efektif.

Terkait upaya PBB itu, harian Rodong Sinmun, Korea Utara, organ Partai Buruh yang berkuasa di negara itu, menuduh organisasi internasional mencoba untuk ikut campur dalam urusan internal Korea Utara.

"PBB bukan sebuah kerajaan, Dewan Keamanan bukan pula sebuah senat (yang sewenang-wenang memutuskan masalah-masalah internasional)," menurut sebuah artikel di Rodong Sinmun, yang mengklaim bahwa PBB harus menghormati kedaulatan masing-masing negara dan menahan diri dari campur tangan pada urusan dalam negeri negara-negara anggotanya.

"Jika PBB gagal untuk memenuhi tanggung jawab dan fungsinya, dunia akan berpaling dari PBB karena anakronisme dan kurangnya demokrasi," menurut surat kabar utama itu.

Harian itu juga menuduh PBB berada di bawah pengaruh beberapa negara kuat. Media itu juga mengklaim bahwa reformasi Dewan Keamanan merupakan tugas penting untuk mendemokratisasikan organisasi internasional tersebut serta hubungan internasionalnya.

Kritik pada PBB itu disampaikan saat Korea Utara kini menghadapi tekanan luar biasa kuat dari masyarakat internasional terkait catatan hak asasi manusianya.

Korea Utara telah lama dicap sebagai salah satu pelanggar HAM terburuk di dunia. Rezim komunis menahan ratusan ribu orang di kamp-kamp penjara politik di seluruh bangsa dan mengontrol ketat masuknya informasi dari luar.

Untuk mengonfirmasi tuduhan itu, komisi penyelidikan PBB mengeluarkan laporan pada Februari yang menyebutkan bahwa Korea Utara telah melakukan kejahatan kemanusiaan yang "meluas, sistematis dan berat".

Pyongyang telah lama mengecam tuduhan tersebut, menyebut tuduhan itu sebagai upaya pimpinan AS untuk menggulingkan rezim tersebut. Awal bulan ini, Korut mengeluarkan laporan Hak Asasi Manusia sendiri, yang mengklaim negara itu memiliki sistem dan kebijakan hak asasi manusia yang paling menguntungkan di dunia.

Korea Utara sedang berusaha untuk menyusun resolusi yang menuntut agar pembahasan PBB tentang hak asasi manusia harus dilakukan berdasar atas prinsip yang menjamin kedaulatan dan saling menghormati, menurut seorang pejabat di kementerian luar negeri Seoul.

Pyongyang telah mengirim surat kepada kelompok negara-negara non-blok untuk meminta persetujuan atas langkahnya guna mencegah adopsi dari rancangan resolusi yang didorong oleh Uni Eropa dan Jepang itu.

Seoul dan negara-negara Barat belum menerima surat tersebut dari Korea Utara, tambahnya. (Antara)

Editor: Andy Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved