Pedagang Kaki Lima

Revitalisasi Kawasan Kota Tua Terkendala Masalah PKL

Penataan Kawasan Kota Tua sudah mulai dilakukan oleh Pemprov DKI. Kesemerawutan kawasan Kota Tua dikarenakan masih banyak PKL.

Revitalisasi Kawasan Kota Tua Terkendala Masalah PKL
Panji Baskhara Ramadhan
Ilustrasi: Sampah di Taman Fatahillah, Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Minggu (8/6). 

WARTA KOTA, GAMBIR - Penataan Kawasan Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi, permasalahan kesemerawutan kawasan Kota Tua dikarenakan masih banyak pedagang kaki lima (PKL).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan bahwa sudah ada 22 gedung yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga, akan segera mulai dibangun tahun 2014 ini.

"Pekembangannya sudah bagus, kita mau segera bangun. Kita udah ada 22 gedung yang dikuasai dari ini. Sehingga untuk mulai kerja sama dan mau mulai rampingkan," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Ahok menuturkan dalam proses revitalisasi Kawasan Kota Tua yang paling repot adalah membereskan masalah PKL. Kondisi kesemerawutan itu karena PKL tidak tertata dengan baik. Apalagi, masih banyak yang menjual lapak-lapak untuk berdagang PKL.

"Yang repot kan PKL atau ada oknum yang dagangin lapak," tutur Ahok.

Minta Pemprov Tata Pedagang

Hal senada diungkapkanCEO PT Pembangunan Kota Tua, Lin Che Wei yang meminta bantuan dari pihak Pemprov DKI untuk menata PKL yang kerap mangkal di kawasan itu. Sehingga, yang boleh berjualan disana hanya pedagang yang resmi saja.

"Kami minta dukungan dari DKI untuk proses penataan PKL karena dua hari yang lalu PKL melakukan pemilihan ketua koperasi yang baru. Mulai bertugas hari ini. Jadi nanti pedagang resmi saja yg boleh berjualan di Kota Tua," kata Lin Che Wei.

Saat para PKL sudah terdata maka seharusnya mereka melakukan transaksi melalui pembayaran non cash yang dikelola oleh Bank DKI. Sehingga, ketika mereka tidak terdaftar dan nekat berjualan maka akan dilakukan penengakan hukum.

"Kami akan dikeluarkan izin untuk menyimpan dagangan. Kemudian hanya pedagang resmi yang mendapat listrik dan binaan dengan kartu dari Bank DKI. Kalau ada pemalsuan, langsung tindak pidana," ucap Lin Che Wei.

PKL di Mesum Fatahillah

Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perdagangan (KUMKP), Joko Kundaryo mengatakan bahwa para PKL sudah berada di bawah paguyuban dan sudah mulai ditata. Namun, untuk pedagang yang berada di selasar Museum Fatahalillah sulit ditangani.

"Sebenarnya menatanya tidak mudah, walaupun sudah di kasih cluster. Soalnya malam tertentu pedagang sering ngumpul di selasar Museum Fatahilah. Itu yang tidak terkontrol seperti ada pakai sepeda, bermain musik sehingga membuat semerawut," kata Joko.

Menurut Joko, untuk pedagang ynag sudah terbina sudah ditempatkan di empat cluster-cluster seperti di dekat Kali Besar Selatan. Pembinaan itu termasuk dalam bidang kebersihan dan kesehatan makanan. Penataan lingkungan juga turut diberikan dalam kepada pedagang.

"Dibandingkan dengan enam bulan lalu, kawasan itu sudah mulai tertata. Karena ada bantuan-bantuan dari pihak swasta dan pemerintah pusat," tutur Joko.

Penulis: Bintang Pradewo
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved