Mobil Dinas Pejabat Juga Bayar

Kendaraan dinas para pejabat tetap harus membayar jika ingin melewati jalan berbayar di kawasan protokol Jakarta.

Mobil Dinas Pejabat Juga Bayar
Gerbang ERP sudah berdiri di Jalan Jend Sudirman dekat Bundaran Patung Pemuda. Sistem jalan berbayar akan diujicobakan pertengahan Juli ini.

WARTA KOTA, BALAI KOTA-Penerapan uji coba jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) mulai dilakukan di depan Gedung Bank Panin, Jalan Jendral Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (15/7) besok. Pemasangan alat pendeteksi gerbang ERP yang dipasangkan ke kendaraan roda empat yaitu On Board Unit (OBU) akan dipasang secara bertahap.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar menuturkan bahwa uji coba ERP akan dilakukan untuk 50 kendaraan roda empat. Kendaraan yang dipilih adalah untuk pertama adalah internal perusahaan yang melakukan uji coba ERP asal Swedia, PT Kapsch. Setelah itu, baru kendaran mobil dinas milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kemudian, baru para pengendara yang biasa melintasi wilayah Jalan Jendral Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Memang sebetulnya sudah tiga hari lalu dilakukan uji coba kendaraan milik PT Kapsch. Kira-kira seminggu akan dilaksanakan oleh PT Kapsch. baru kendaraan milik petugas," kata Akbar saat dihubungi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/7).

Gerbang berukuran sekitar 14 meter untuk lebar dan 7 meter untuk tinggi dilengkapi oleh tiga mesin yang canggih. Gerbang itu dipasang di jalur lambat dan saat ini masih bisa dilalui oleh kendaraan roda dua dan empat. Gerbang itu terdiri dari metalic.

 "Pelaksanaan uji coba ini untuk come in antar hardware dan software yang ada di gerbang ERP," tuturnya.

 Untuk uji coba tahap awal di jalur lambat Jalan Jendral Sudirman sampai Jakarta Kota ada satu gerbang atau gate ERP  Rencananya ada 40 gate ERP yang akan dipasang disana untuk arah Jalan Sudirman-Jakarta Kota atau sebaliknya. Sementara, untuk   uji coba ERP Jalan Rasuna Said, Kuningan sampai ragunan akan dilaksanakan pada bulan September 2014.

 "Kalau uji coba belum dikenakan biaya. Saat ini yang ingin dicapai apakah On Board Unit (OBU) bisa terbaca oleh kamera di dalam gerbang ERP. Dimana, hanya dipasang 50 OBU di kendaraan yang biasa melintasi kawasan itu. Jadi apakah gerbang ERP itu dapat menangkap kendaraan mana saja yang memakai OBU atau tidak," tuturnya.

 Mantan Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta itu menjelaskan bahwa untuk pembayaran untuk melintasi gerbang ERP langsung melalui OBU. Tarif yang akan dikenakan kepada para pengendara roda empat yang akan melintasi kawasan itu diperkirakan mencapai Rp 30.000. Kendaraan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Republik Indonesia.

 "Jadi pada pelaksanaan ERP dilangsungkan para pejabat juga dikenakan biaya ketika kendaraan mobil dinas melintasi gerbang ERP akan dikenakan misal Rp 30.000. Saat kendaraan sudah mencapai durasi sekitar satu sampai dua jam melintasi gerbang-gerbang ERP tidak dikenakan pembayaran lagi. Untuk berapa lama sedang dikaji, kira-kira satu jam," tuturnya.

Bus Tingkat

Dalam pelaksanaan jalan berbayar, para pengguna kendaraan sepeda motor dilarang untuk melintasi kawasan gerbang ERP. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyediakan bus tingkat gratis pada jalur ERP.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menargetkan untuk mendatangkan bus tingkat gratis pada enam bulan mendatang. Saat ini, sedang proses dengan pengadaan bus Transjakarta dan bus tingkat.

"Bus tingkat ada, Transjakarta ada. Bus tingkat udah komitmen 30 lebih, di Mercedes ada, Hino ada. CSR dan APBD DKI mau beli banyak, cuma 60 juga boleh, 50 juga boleh, pasti impor itu," tutur pria yang akrab disapa Ahok.

Ahok menjelaskan bahwa mengaku tidak akan membeli bus tingkat buatan lokal. Hal ini dikarenakan bus lokal menggunakan hand made dalam pengerjaan pembuatan bus. Sehingga, dia tidak mau mengambil resiko demi keselamatan masyarakat.

"Pesennya lama, itu kan impor. Karena saya minta mereka beli di lokal, ternyata bus-bus di lokal, kan dirjen banyak bus yang mampu 2000 per bulan, mana bisa. Mereka tu disini, bus kita beda dengan Cina, kalau Cina itu kan pabrik, kita itu hand made, seperti orang ngelas, ketok, pasang, itu yang repot," tuturnya.

Penulis: Bintang Pradewo
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help