Mulai Bulan Ini Tiap Camat Jadi Manajer PTSP

Pemprov DKI Jakarta sudah mulai memberlakukan sistem manajerial kepada para camat dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Mulai Bulan Ini Tiap Camat Jadi Manajer PTSP
KOMPAS.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADO
Pantulan cermin menunjukkan Gubernur DKI Joko Widodo (tengah, memegang kertas) tengah melakukan inspeksi mendadak di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Gedung Pemerintah Kota Jakarta Timur, Selasa (16/7/2013) sore. 

WARTA KOTA, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta sudah mulai memberlakukan sistem manajerial kepada para camat dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

PTSP ini akan ada di setiap kantor Kecamatan dan Kelurahan pada Juni 2014 ini. Hal ini dilakukan agar para masyarakat lebih terlayani dengan baik.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akhir-akhir ini getol memberikan pengarahan kepada camat dan lurah. Pemprov DKI Jakarta menginginkan agar camat bisa menjadi wakil gubernur di wilayah kecamatan tersebut.

"Fungsinya seperti manajer yang saya ulang-ulang itu lho. Jadi seluruh SKPD harus memenuhi permintaan mereka untuk memenuhi perut, kepala, dompet warga DKI. Kalau SKPD menolak permintaan mereka. Berarti mereka menolak saya. Soalnya mereka adalah representasi saya," kata pria yang akrab disapa Ahok itu saat ditemui Wartakotalive.com di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/6/2014).

Dia menjelaskan bahwa telah memberikan no telepon handpone pribadinya kepada masyarakat. Sehingga, ketika ada masalah di lapangan langsung bisa berkoordinasi dengan para SKPD.

Menurutnya, sistem yang diciptakan ini bisa berjalan maka pihaknya bisa melihat mana kinerja camat yang bagus atau tidak. Jika ditemukan terdapat yang tidak sejalan, maka ia pun tidak akan segan untuk mencopot mereka.

"Kita juga gampang kontrol dong. Dari laporan masyarakat. Semakin banyak laporan dari masyarakat, berarti kecamatan tersebut makin tidak beres," katanya.

Dari SMS masuk, pihaknya bisa mengetahui laporan apa saja yang diterimanya. Sebab, para camat dan lurah juga akan menjadi kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi masyarakat.

"Jadi sistemnya itu seperti jadi kepala biro jasa. Orang tanya apapun bisa, apapun diurusin," ujarnya.

Termasuk juga mengenai perangkat safety pin yang akan digalakkan untuk memberikan kontrol dan laporan seluruh keluhan masyarakat kepada Pemprov.

Dengan demikian, pihaknya juga mendorong seluruh RT/RW dan lurah untuk turut serta dalam menggunakan aplikasi safetipin di smartphone.

"Kita ingin mengubah Pergub RT/RW, yang tidak jelas pecat saja. RT/RW akan kita kenakan kontrak individu seperti gaji pegawai lepas. Tidak ada lagi bayar mereka 3 bulan. Tiap bulan ditransfer bank," tuturnya.

Penulis: Bintang Pradewo
Editor: Lucky Oktaviano
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved