Polisi Sering Jaminkan KTA Untuk Talangi Visum Korban

Kerap kali, korban yang berasal dari keluarga miskin, tidak sanggup membayar biaya visum yang dipatok rumah sakit

Polisi Sering Jaminkan KTA Untuk Talangi Visum Korban
Kompas.com
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto. 

WARTA KOTA, SEMANGGI - Masalah biaya visum untuk korban kekerasan, penganiayaan, pekosaan dan lainnya hingga kini masih menjadi masalah klasik yang sering dikeluhkan masyarakat.

Kerap kali, korban yang berasal dari keluarga miskin, tidak sanggup membayar biaya visum yang dipatok rumah sakit hingga ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto mengatakan, keluhan korban banyak sekali terkait biaya yang harus dikeluarkan untuk visum.

"Memang tidak ada anggaran untuk visum, padahal, visum wajib untuk korban sebagai bukti. Bagi korban yang mampu, tidak masalah, tapi bagi yang tidak mampu, ya petugas yang bayar. Kalau petugas lagi punya uang, nggak masalah, tapi kalau lagi tidak punya uang, mereka biasa menjaminkan KTA (Kartu Tanda Anggota) Polri, atau KTP," ujar Rikwanto, Minggu (1/6).

Dikatakan Rikwanto, pada beberapa daerah, Pemerintah setempatnya bisa menganggarkan dana untuk visum korban, terutama kekerasan seksual. Namun di Pemprov DKI belum ada hingga kini.

"Di beberapa daerah memang ada alokasi anggaran dari Pemda setempat, namun di Jakarta belum ada. Jadi ya bagi korban yang dari kelas menengah, terpaksa dibayar oleh petugas, padahal tidak ada anggaran untuk itu, Polri justru mendapat anggaran untuk perawatan tersangka, misalnya ada penjahat yang ditembak kakinya, tahanan sakit, itu malah ada anggarannya," ujarnya.

Rikwanto menjelaskan, hingga kini wacana penganggaran biaya untuk visum korban di tubuh Polri masih terus dibahas dan diperjuangkan. Pasalnya, visum adalah hal mutlak dibutuhkan dalam pemberkasan kasus.

Penulis: Ahmad Sabran
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help