Dinas Perumahan Tak Anjurkan Pungutan Kampung Deret

Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta menegaskan bahwa pihaknya tak pernah menganjurkan soal pungutan sebesar Rp 500.000 untuk Kampung Deret.

Dinas Perumahan Tak Anjurkan Pungutan Kampung Deret
Warta Kota/Bintang Pradewo
Pembangunan Kampung Deret di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2014) masih berlangsung 

WARTA KOTA, JOHAR BARU - Kepala Bidang Perencanaan Teknis Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Triyanto menjelaskan bahwa pungutan sebesar Rp 500.000 yang diminta pihak RW kepada warga untuk kebersihan dan keamanan dalam pembangunan kampung deret memang persoalan di lapangan. Akan tetapi, pihaknya tidak pernah menganjurkan hal seperti itu.

"Itu persoalan lapanganlah, yang pasti Dinas Perumahan dan konsultan tidak akan menghambat perbaikan rumah warga," kata Triyanto saat dihubungi wartawan di Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2014).

Kalaupun ada kesepakatan warga dengan pihak RW untuk pungutan sebesar Rp 500.000, kata dia, kemungkinan itu mekanisme di lapangan. Dimana pihak RW ingin mengkordinir agar lingkungannya tetap bersih dan aman.

"Ya itu pada dasarnya mekanisme di lapangan. Yang pasti Dinas Perumahan tidak pernah merekomendasikan bantuan itu di potong atau ada iuran itu. Kami tidak pernah. Kalau ada itu di koordinaskan aja dengan baik antar sesama warga," katanya.

Jika pungutan tersebut diminta oleh pihak RW dengan cara mengintimidasi warga, kata dia, harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Pasalnya, hal itu sudah masuk ranah hukum pidana. Pasalnya, program perbaikan kampung atau kerap disebut kampung deret memerlukan bantuan dari segala pihak.

"Kalau ada intimidasi, itu bisa dipidana, laporkan aja ke lurah atau polisi sekalian. Yang pasti premanisme itu tidak boleh, karena itu tindak pidana," tuntasnya.

Penulis: Bintang Pradewo
Editor: Dian Anditya Mutiara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved