Pemilu 2014

18 Lembaga Survei Telah Mendaftar ke KPU

Jelang 48 hari pemungutan suara, sudah 18 lembaga survei yang mendaftar ke KPU untuk berpartisipasi memberikan hasil jajak pendapat

18 Lembaga Survei Telah Mendaftar ke KPU
dok. google
Gedung KPU Pusat, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat 

WARTA KOTA, MENTENG - Jelang 48 hari pemungutan suara, sudah 18 lembaga survei yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum untuk berpartisipasi memberikan hasil jajak pendapat dan prakiraan penghitungan cepat Pemilu Legislatif 9 April 2014.

Merujuk Peraturan KPU No 23 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, lembaga survei yang ikut berpartisipasi dalam jajak pendapat dan hitung cepat Pemilu 2014, harus mendaftarkan diri ke KPU.

"Sekarang, sudah 18 lembaga survei yang mendaftar. Tapi, nanti saya akan mencek lagi jumlah pastinya," kata komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada wartawan di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2014).

Ferry menjelaskan, 18 lembaga survei yang sudah terdaftar tersebut masih berdasarkan informasi yang masuk ke bagian humas KPU. Dalam pemilu kali ini, KPU membuka kesempatan lembaga survei lainnya untuk mendaftar paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara.

"Kita akan tetap menunggu lembaga survei lainnya yang mau mendaftar ke KPU," ujar mantan Ketua KPU Jawa Barat ini.

Sebelumnya, KPU merilis ada 11 lembaga survei yang telah mendaftar yakni PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik pimpinan Sunarto Ciptoharjono, PT Citra Komunikasi LSI pimpinan Toto Izul Fatah, PT Konsultan Citra Indonesia Pimpinan Moh Barkah Pattimahu.

Media Survei Nasional pimpinan Rico Marbun, PT Citra Publik Indonesia pimpinan Hanggoro Doso Pamungkas. Selain itu, PT Indikator Politik Indonesia pimpinan Burhanuddin Muhtadi, PT Data LSI pimpinan Kukridho Ambardi.

PT Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Ari Nugroho, PT Roy Morgan Research pimpinan Irawati Soekirman, Lembaga Jaringan Isu Publik pimpinan Ari Nugroho, dan PT Cyrus Nusantara pimpinan Hasan Nasbi.

Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2013 juga mengatur larangan bagi lembaga survei. Mereka yang melakukan rilis jajak pendapat soal peserta pemilu di masa tenang dan tidak menyatakan bahwa hasil survei bukan hasil resmi dari KPU dikenai pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan denda Rp18 juta.

Sementara lembaga survei yang mengumumkan hasil penghitungan cepat kurang dari dua jam setelah pemungutan suara ditutup di wilayah Indonesia bagian barat, akan dikenai sanksi pidana penjara selama satu tahun enam bulan, denda Rp 18 juta.

Penulis: Yogi Gustaman
Editor: Dian Anditya Mutiara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help