WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Hak Diabaikan, Penghuni Rusun Gelar Kongres

Ratusan orang itu merupakan perwakilan dari sekitar 20 kawasan hunian.

Hak Diabaikan, Penghuni Rusun Gelar Kongres
Tribunnews.com
Rusun Marunda 

WARTA KOTA, CAWANG - Menyusul maraknya konflik yang muncul antara Warga dan pengelola kawasan hunian rumah susun (rusun), rumah kantor (rukan), kios, dan lain-lain yang dinilai semakin tidak terkendali, ratusan warga penghuni sejumlah rusun menggelar kegiatan Kongres Penghuni Rusun Se-Indonesia.

Mengusung tema "Warga Bersatu Tak Bisa Dikalahkan" kongres yang diikuti 500-an orang ini berlangsung sehari penuh di Auditoroum Cawang Kencana, Jalan Mayjen Sutoyo Cawang, Jakarta Timur, Rabu (18/12/2013).

Ratusan orang itu merupakan perwakilan dari sekitar 20 kawasan hunian. Sejumlah asosiasi juga turut mendukung penyelenggaraan kongres ini.

Mereka adalah Asosiasi Pemilik Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (APPERSI); Badan Persiapan Pembentukan Induk Koperasi Kelola Kawasan (BP2IK2); Kesatuan Aksi Pemilik Penghuni Rusun Indonesia (KAPPRI); Pembala Kesatuan Tanah Air (PEKAT) Indonesia Bersatu;dan Himpunan Advokat Pengacara Indoensia (HAPI) DKI.

Dibuka oleh Ketua Panitia Kongres Mayjen (Purn) Saurip Kadi, Kongres Penghuni Rusun Se-Indonesia ini dimulai dengan kesaksian pemilik penghuni rusun dari berbagai kawasan yang merasa hak-hak mereka sebagai pemilik sekaligus penguhuni tidak dipenuhi.

Selain itu kongres juga menghadirkan sejumlah pembucara dari kementerian Perumahan Rakayat, PU, KUKM, PLN, BPN dan PDAM. Kongres diakhiri dengan deklarasi peserta.

Menurut Saurip Kadi, konflik yang muncul antara Warga dan pengelola kawasan hunian yang semakin tak terkendali. Penyebabnya berbagai peraturan terkait tidak ditegakkan dengan sungguh-sungguh untuk melindungi kepentingan penghuni dari kesewenangan pengelola yang sebelumnya adalah pengembang.

"Memang inilah persoalan utama kita. Aneh kedengarannya karena warga punya hak secara sah atau legal namun harus berdarah-darah untuk memperoleh hak-haknya itu. Aneh bin ajaib," kata mantan Staf Ahli bidang Khusus Menhakam, dan terakhir sebagai Asisten Teritorial Kepala Staf TNI AD ini.

Di banyak negara, kata Saurip Kadi, para warga pemukiman juga membentuk Induk Koperasi Kelola Kawasan (IK3) Berbasis Sistem Manajemen Properti Online (Telematika) yang diterapkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Alhasil, aspek hukum sinkron dengan perkembangan teknologi.

"Hal ini diperkukan agar warga tidak lagi menghadapi berbagai aksi manipulasi dan pengutipan uang tanpa kejelasan dasar dan peruntukkannya," tambahnya.

Penulis: Willy Pramudya
Editor: Rendy Adrikni Sadikin
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help