Polisi Periksa Pengamat Politik UI

Penyidik Polda Metro Jaya rencananya minggu ini akan memanggil pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens.

Polisi Periksa Pengamat Politik UI
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Boni Hargens 

WARTA KOTA, SEMANGGI— Penyidik Polda Metro Jaya rencananya minggu ini akan memanggil pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, yang melaporkan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Jumat (6/12/2013).

"Minggu ini saudara Boni akan diperiksa, ya dalam 1-2 hari ini penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan sebagai saksi pelapor," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, Selasa (17/12/2013).

Rikwanto mengatakan, saat pemeriksaan nanti, Boni akan ditanya seputar kejadian dan kronologis sehingga dirinya melaporkan Ruhut ke polisi.

Untuk diketahui, insiden penghinaan kepada Boni terjadi saat acara diskusi membahas mengenai kasus korupsi Hambalang dan Bu Pur.

Saat itu Boni menjelaskan perkara tersebut. Akan tetapi, kata Boni, Ruhut Sitompul tiba-tiba emosi dan kehilangan kontrol saat dirinya dimintai tanggapan soal kasus Hambalang dan Bu Pur. Ruhut menyebut Boni adalah orang kulit hitam yang harus dilawan.

"Ruhut marah dan lost control, Ruhut bilang lumpur Lapindo warnanya hitam, Boni Hargens kan hitam, jadi orang hitam harus dilawan," ujar Direktur Lembaga Pemilih Indonesia ini.

Beruntung, kata Boni, dalam peristiwa itu tidak sampai timbul adu fisik. "Kita live beda tempat," ujar Boni.

Dalam laporannya ke Polda Metro Jaya, Boni datang didampingi oleh lawyer dari rumah hukum Hotman Sitompul. "Saya mau melaporkan saudara Ruhut karena tindakan diskrimanasi atau kekerasan dalam sebuah penghinaan di dialog debat petang di tv one kemarin sore. Menurut kami pernyataan dia rasis," tutur Boni di Mapolda Metro Jaya.

Menurut Boni laporan tersebut bisa dijadikan pembelajaran sosial pada masyarakat bahwa bertindak rasis itu melawan demokrasi dan tidak dibenarkan oleh konstitusi.

"Saya melaporkan dia dengan UU No 40 tahun 2008 dan Pasal 310, 321 KUHP. Kami nilai tindakan saudara Ruhut telah melanggar hukum, etika dan moral," katanya.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help