resensi buku

Gorontalo: Di Balik Semangat Memisahkan Diri

Berdirinya Provinsi Gorontalo bukan karena adanya kesenjangan atau ketegangan antara pusat dan daerah

Gorontalo: Di Balik Semangat Memisahkan Diri
Repro Kompas
Buku Memori Gorontalo; Teritori, Transisi, dan Tradisi. 

WARTA KOTA, PALMERAH - Pembentukan Provinsi Gorontalo merupakan contoh menarik untuk dipelajari karena memberi ilustrasi bahwa kolaborasi antara jati diri dan relasi elite lokal-nasional bisa membuahkan hasil yang luar biasa. Dua buku berikut ini, Mengukuhkan Jati Diri, Dinamika Pembentukan Provinsi Gorontalo 1999-2001 dan Sejarah Gorontalo Modern, dari Hegemoni Kolonial ke Provinsi menyajikan gambaran tentang sinergi antara sebuah gagasan yang telah lama terpendam dan gerakan bersama menuju sebuah provinsi baru.

Dalam Mengukuhkan Jati Diri, tim penulis—Basri Amin, Hasanuddin, dan Rustam Tilome—mencoba merekonstruksi proses pembentukan Provinsi Gorontalo. Dinamika yang disorot dalam buku terbitan Ombak (2013) ini bukan hanya menyangkut proses legalitasnya, melainkan juga proses sosial dan politik yang menyertai dan menentukan formasi awal gagasan dan pola gerakan politik.

Proses legislasi dalam bentuk undang-undang pembentukan Provinsi Gorontalo tergolong cepat karena membutuhkan waktu kurang dari setahun, terhitung sejak Maret 2000 hingga disetujui menjadi UU pada 5 Desember 2000, dan diresmikan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pada 16 Februari 2001. Sebelum proses pembentukan provinsi mencapai tahap yang lebih formal, spirit dan visi kegorontaloan itu digerakkan dan diorganisir oleh kalangan muda, tokoh lokal, dan organisasi paguyuban yang tersebar di Gorontalo, Manado, Makassar, dan Jakarta.

Ditinjau dari aspek keamanan, terbentuknya provinsi ke-32 ini tidak diwarnai percikan konflik komunal seperti yang terjadi di Sulawesi Barat, Maluku Utara, atau Papua. Hajatan akbar ini juga tidak mengeluarkan banyak dana jika dibandingkan dengan Banten, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Hal penting lainnya adalah tidak munculnya isu ”merdeka” dan ”tekanan massa”.

Ehito Kimura, profesor di Universitas Hawaii, Amerikat Serikat, menyimpulkan bahwa berdirinya Provinsi Gorontalo bukan karena adanya kesenjangan atau ketegangan antara pusat dan daerah, melainkan justru untuk memperlebar akses dan hubungan baru dengan pusat yang selama ini terhambat.

Pendapat ini sejalan dengan alasan seluruh elemen masyarakat Gorontalo, salah satunya adalah wacana ”marginalisasi” atau penganaktirian Gorontalo terhadap struktur kekuasaan politik dan alokasi kebijakan pembangunan yang dijalankan Provinsi Sulawesi Utara.

Namun, tidak semata karena alasan itu Gorontalo ingin mendeklarasikan diri. Dalam buku Sejarah Gorontalo Modern, Joni Apriyanto menulis, rasa nasionalisme yang tercermin dalam perlawanan kolektif rakyat Gorontalo pada 1942 kini menjelma menjadi energi baru bagi semua elemen masyarakat dalam mewujudkan impian.

Sepanjang masa kolonial terdapat banyak pemberontakan di berbagai wilayah yang bermuara pada sebuah gerakan anti-penjajahan. Puncaknya terjadi saat aksi penangkapan para pejabat kolonial Belanda oleh laskar pemuda di bawah komando Nani Wartabone dan Koesno Danoepoejo. Gerakan kolektif rakyat dilanjutkan dengan pernyataan kemerdekaan Gorontalo pada 23 Januari 1942 oleh Nani Wartabone selaku ketua Komite Duabelas, sebuah badan perjuangan rakyat. Kemerdekaan di Gorontalo ini jadi inspirasi daerah lain untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajah. (TGH/Litbang Kompas)

Editor: Andy Pribadi
Sumber: KOMPAS
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved